Djawanews.com – Mayoritas publik menilai pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering melanggar konstitusi atau perundang-undangan. Hal itu menurut survei dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait persepsi publik atas 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, persepsi atas pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah melonjak dari 40 persen ke 52 persen," ungkap pendiri SMRC Saiful Mujani dalam pemaparan survei, dikutip pada Rabu, 16 Oktober.
Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, tingkat ketakutan bicara politik meningkat dari 22 persen menjadi 51 persen, ketakutan atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum naik dari 32 persen menjadi 51 persen.
Lalu, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, ketakutan ikut organisasi naik dari 14 persen ke 28 persen, serta ketakutan menjalankan agama naik dari 7 persen ke 21 persen.
Saiful melanjutkan, proses menuju keadaan Indonesia yang otoriter ini dirasakan lebih banyak oleh warga yang berpendidikan menengah ke atas hingga pendidikan tinggi.
Saiful memandang, kondisi ini menunjukkan gejala menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo.
“Menurunnya kinerja demokrasi dari demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum Presiden Jokowi memimpin menjadi otokrat atau otoritarianisme telah terjadi, terutama pada lima tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinannya,” jelas Saiful.
Diketahui, survei ini dilaksanakan pada 4-11 Oktober 2024. Metode survei ini adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994, dengan margin of error plus-minus 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara kepada responden dilakukan lewat tatap muka.
