Dilansir dari blog.netray.id: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menyita perhatian publik dengan kabar-kabar terbarunya. Kali ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberikan informasi terbaru terkait perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) sejak 2017 silam. Pada 21 Oktober 2021, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka atas kejadian ini. Ketiga tersangka tersebut ialah Nabil M Basyuni selaku Direktur PT Prima Pangan Madani, Lalam Sarlam selaku Direktur PT Kemilau Bintang Timur, dan Wenny Prihatini selaku Karyawan BUMN/Mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan Perum Perindo.
Tak hanya Perum Perindo, anak perusahaan BUMN lainnya yang menjadi sorotan terkait dugaan korupsi ialah PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II. Anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tersebut terlilit kasus dugaan korupsi pengeluaran delivery order (DO) gula yang ditaksir telah merugikan negara sebanyak Rp50 miliar. Berdasarkan surat perintah Wakil Kepala Kejati Jabar bernomor Print-1084/M.2.1/Fd.1/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 kasus ini telah dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Nampaknya, perusahaan plat merah ini telah lekat dengan kasus korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) selain jajaran pemerintah desa hingga kementerian, BUMN juga menjadi salah satu lembaga yang tak bisa lepas dari jerat korupsi. Pada semester 1 tahun 2021 tercatat 9 perusahaan BUMN dengan 15 aktor di dalamnya telah tertangkap lantaran dugaan kasus korupsi.
Padahal petinggi BUMN, yakni Erick Thohir adalah sosok yang dikenal sebagai penggebrak program ‘bersih-bersih BUMN; Menteri yang dilantik sejak 23 Oktober 2019 lalu ini berhasil menorehkan citra baiknya, bahkan di masa 3 bulan jabatannya. Program bersih-bersih dan otak-atik struktur yang dilakukan Erick Thohir mampu membawa kementeriannya menjadi sorotan publik. Di awal masa jabatannya, kasus mega korupsi yang melibatkan 2 perusahaan plat merah Jiwasraya dan Asabri menjadi tantangan besar bagi menteri Erick. Hingga saat ini perkembangan kasus mega korupsi dua perusahaan plat merah ini terus menjadi sorotan media. Upaya keras terus dilakukan oleh Kementerian BUMN, seperti melakukan perombakan besar-besaran hingga membentuk holding BUMN asuransi.
Lalu seperti apa media menyoroti fenomena ini? Berita terbaru apa saja yang tengah merundung perusahaan-perusahaan plat merah ini? Simak pantauan Media Monitoring Netray berikut ini.
BUMN dalam Berita
Untuk mengetahui jawaban tersebut, Netray telah memantau topik ini dalam periode pantauan 1-25 Oktober 2021. Hasilnya, ditemukan sebanyak 749 artikel yang telah terbit dari 89 media massa online. Topik ini cukup menarik perhatian media massa, hal tersebut terlihat dari grafik Peak Time pantauan yang menunjukkan jumlah pemberitaan per hari yang nampak fluktuatif.
Lalu apa yang tengah menjadi sorotan media massa Indonesia terkait hal ini? Dengan fitur Word Cloud terlihat kumpulan kosakata yang menjadi dominasi pemberitaan media massa. Dari gambar di bawah ini, kasus korupsi menjadi sorotan media atas pemberitaan yang terjadi di BUMN. Lantas skandal korupsi apa saja yang tengah menjadi perhatian media?
BUMN dalam Pusaran Skandal Korupsi
Selain kedua berita yang telah disebutkan di atas, dalam periode pemantauan ini media juga tengah menyoroti upaya Erick Thohir dalam memulihkan peforma Garuda Indonesia. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, PT Garuda Indonesia saat ini tengah terjerat utang yang menggunung, yakni sebesar Rp70 triliun sehingga perusahaan tersebut menderita kerugian. Kondisi pandemi pun membuat keuangan perusahaan plat merah ini semakin babak belur. Mengutip dari Indozone, Kementerian BUMN menyebutkan bahwa salah satu biang kerok kerugian Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga pesawat dari perusahaan lessor yang dinilai terlalu mahal dan adanya dugaan korupsi.
Isu lainnya yang tengah menyoroti Erick Thohir dan jajarannya ialah terkait proyek kereta cepat dan blast furnace. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melibatkan beberapa perusahaan BUMN sebagai penyetor, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Dalam perkembangannya, proyek ini diberitakan tengah mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang diperkirakan mencapai US$4,9 miliar atau setara Rp69 triliun. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga pun menyatakan bahwa perubahan atau kenaikan anggaran lumrah terjadi pada sebuah proyek infrastruktur.
Isu dugaan korupsi juga menjerat proyek blast furnace yang digarap oleh PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Kabar mengenai indikasi korupsi ini berasal dari besarnya utang yang dimiliki Krakatau Steel, yakni sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp31 triliun. Selain itu, salah satu penyebab utang tersebut ialah terkait investasi US$ 850 juta untuk proyek blast furnace yang kini mangkrak.
Sebagai lembaga yang juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara, tak seharusnya skandal korupsi melekat pada perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Kerugian tentunya tak hanya berimbas pada keuangan negara, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat. Alokasi mega dana yang seharusnya dapat memberikan keuntungan nyatanya telah memberikan kebuntungan bagi negara. Usaha dan upaya Erick Thohir pun tak akan sejalan apabila masih terdapat oknum-oknum yang mencari celah keuntungan pribadi.
Demikian analisis Netray terkait isu BUMN dalam media massa Indonesia. Simak hasil analisis isu terkini lainnya hanya di https://blog.netray.id/
