Djawanews.com – Sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW), ditunda hingga 10 Maret 2025.
Penundaan ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak termohon mengajukan permohonan penundaan sidang selama dua pekan.
Hakim tunggal yang menangani perkara tersebut tak sepenuhnya mengabulkan permohonan termohon. Sebab, persidangan hanya akan ditunda hingga 10 Maret 2025.
"Kami mengambil sikap terhadap permohonan penundaan ini hanya dapat kami kabulkan untuk satu Minggu. Itu perlu kami sampaikan sebelum saya meminta legal standing dari pemohon sekarang ya," ujar hakim tunggal Afrizal Hady dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 3 Maret.
Kubu Hasto Kristiyanto mulanya tak sepakat dengan keputusan tersebut. Mereka meminta hakim menunda persidangan hanya 3 hari.
Kendati demikian, hakim tak mengabulkannya dan tetap pada keputusannya bila persidangan akan kembali digelar pada 10 Maret.
Tentunya dengan catatan, bila pada persidangan mendatang KPK tak hadir. Maka, proses peradilan tetap berjalan walau tak dihadiri pihak termohon.
"Kepada pihak Termohon akan dilakukan pemanggilan seminggu ke depan dan ini merupakan panggilan terakhir, tidak kita kasih lagi kesempatan. Kita akan tetap lanjut apabila Termohon tersebut masih tidak datang dengan panggilan kedua. Dengan demikian sidang kami nyatakan ditunda," kata hakim.
Diketahui, KPK mengembangkan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buronannya, Harun Masiku. Dua orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan kader PDIP sekaligus pengacara.
Hasto juga jadi tersangka perintangan penyidikan. Ia diduga berusaha menghalangi proses hukum, salah satunya dengan meminta Harun untuk merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.
