Djawanews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat telah mengangkat 13.302 guru tidak tetap (GTT) atau guru honerer SMA/SMK/SLB, baik negeri maupun swasta, menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengangkatan tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun 2021-2023.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.812 orang merupakan guru tidak tetap sekolah negeri, sedangkan total guru tidak tetap SMA/SMK/SLB negeri pada tahun 2020 sebanyak 12.777 orang,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Uswatun Hasanah di Semarang, Antara, Rabu, 26 Juli.
Untuk SMA negeri sederajat, pada pengangkatan PPPK tahun 2021 tahap satu tercatat ada 5.116 guru, PPPK tahap dua ada 744 orang, dan PPPK pada tahun 2023 sebanyak 2.952 guru.
Ia mengungkapkan, guru honorer SMA sederajat negeri yang tersisa sekarang tinggal 3.965 guru.
Dirinya memperkirakan, jumlah guru yang tersisa kemungkinan bisa tersaring menjadi tenaga PPPK namun secara bertahap.
“Bisa tahun depan, tahun depannya lagi hingga tahun depannya lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunyalah nanti bisa terangkat semua guru tidak tetap kita," ujarnya.
Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Nasikin menambahkan, pegawai tidak tetap (PTT) SMA/SMK/SLB negeri total sebanyak 8.531 orang.
Dengan jumlah PTT yang masuk menjadi PPPK tahun 2021 tahap satu sebanyak 117 orang. Dan, PPPK di tahap dua sebanyak 18 orang sehingga total sisa PTT saat ini 8.396 orang.
Menurut dia, tingginya kebutuhan guru di Jateng menjadi hal yang melatarbelakangi pemerintah gencar melakukan seleksi PPPK karena pendidikan merupakan hal yang penting untuk menciptakan generasi emas.
"Guru kita yang PNS, inikan belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah 640 sekolah negeri, baik itu SMA, SMK, maupun SLB. Nah untuk memenuhi itu tahun 2020 itu kan banyak dari guru tidak tetap karena nggak ada pengangkatan PNS untuk guru, maka guru tidak tetap yang men-support pendidikan," katanya.
Pada tahun 2021 sampai tahun 2022, lanjut dia, ada pengangkatan ASN dari PPPK.
Para guru tidak tetap ikut bersaing mengikuti seleksi menjadi PPPK dengan harapan bila diterima menjadi PPPK maka akan ada peningkatan kesejahteraan.
Melihat jumlah guru yang ada, ia menyebut secara makro kebutuhan tenaga pendidik di Jateng untuk SMA/SMK dan SLB negeri sudah mencukupi sehingga belum ada rencana penambahan guru.
"Hitung-hitungan jam mengajar dari 24 jam sampai 40 jam dengan total guru PPPK ditambah jumlah kita PNS itu sudah di angka 35 ribuan guru yang berstatus ASN," ujarnya.
Dari jumlah itu, pihaknya telah hitung dengan jumlah jam seluruh Jawa Tengah itu, berarti masih di angka kisaran 31-32 jam per minggu.
"Artinya, angka ini masih pada range jumlah jam mengajar sesuai dengan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 adalah 24 jam sampai dengan 40 jam/minggu," katanya.