Djawanews.com – Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP mencopot lebih dari 4 ribu spanduk bermuatan politik selama bulan Juni 2023. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menuturkan, spanduk politik yang dicopot adalah spanduk yang tidak memiliki izin (ilegal) ataupun yang sudah berakhir masa rekomendasi tayangnya.
"Satpol PP DKI telah menurunkan 1.006 lembar bendera partai dan 3.101 lembar spanduk/banner yang berhubungan dengan tokoh masyarakat maupun tokoh partai tertentu," kata Arifin dalam keterangannya, Senin, 10 Juli.
Arifin menyebut, spanduk, bendera, hingga banner yang dicopot mayoritas berkaitan dengan Pemilu 2024. Hal ini dilihat dari pencantuman logo dan nomor urut peserta pemilu.
Sementara, saat ini tahapan kampanye pemilu belum berlangsung. Waktu pemasangan atribut partai politik jelang Pemilu 2024 merupakan kewenangan KPU.
"Oleh karena itu, Satpol PP DKI mengimbau kepada seluruh pihak dapat turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, kebersihan serta kenyamanan bersama dalam hal pemasangan media informasi maupun alat peraga," tutur Arifin.
Arifin mengatakan, pemasangan atribut partai politik harus mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta. Selain mendapatkan izin, kata Arifin, pemasangan atribut partai politik seperti bendera dan sebagainya juga harus mengajukan permohonan waktu.
"Ya itu mengajukan berapa lama nanti kita evaluasi. Kalau waktunya sudah habis ya diturunkan," ujar Arifin.
Menurut Arifin, waktu pemasangan atribut parpol biasanya hanya 14 hari dan tidak bisa memperpanjang waktu pemasangan. Jika sampai batas waktu pemasangan atribut parpol tersebut belum diturunkan, maka Satpol PP yang akan menurunkan atribut tersebut.
"Ya enggak (ada perpanjangan) nanti diturunkan sendiri, kan ada event-event dia. Mungkin ada munas, ada raker segala macem kan gitu. Iya, kalau sudah selesai waktunya habis ya diturunkan," jelas Arifin.
