Djawanews.com – Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menanggapi kabar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didukung Presiden Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Ia menilai wajar dengan isu itu, apalagi keduanya sering terlihat bersama di sejumlah agenda.
"Kita lihatlah ya, kalau sekarang kemudian di media berkembang pendapat bahwa Pak Jokowi meng-endorse Pak Prabowo ya itu wajar. Karena saya kira Pak Prabowo yang kami lihat itu juga terlihat dalam sejumlah kegiatan bersama Pak Jokowi dan itu secara implisit sebetulnya menunjukkan endorsement," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat, 5 Agustus.
Selain Prabowo, Arsul melihat ada figur lain yang mendapat endorsement dari Jokowi menuju Pilpres 2024.
"Sejauh ini dari apa yang disampaikan Pak Jokowi dan kemudian dari aktivitas Pak Jokowi bersama dengan, katakanlah, sejumlah anggota kabinet yang oleh publik atau di media itu disebut-sebut sebagai calon potensial untuk menjadi capres atau cawapres, maka menunjukkan bahwa sosok itu tidak tunggal, tidak satu gitu," ungkap Arsul.
Arsul kemudian menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menparekraf Sandiaga Uno.
"Bukan hanya Pak Prabowo saja kalau kita lihat. Ada juga sosok-sosok yang lain. Kemudian di luar kabinet kan dari apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi, meskipun beliau menyampaikan ojo kesusu kan tapi dari bahasa tubuh ada juga. Seperti katakanlah, Pak Ganjar. Itu kami baca sebagai sebuah endorsement juga," jelas Arsul.
Namun demikian, menurut Arsul, endorsement dari Jokowi bukanlah merupakan suatu ancaman bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lagipula, kata Arsul, KIB juga belum memutuskan capres dan cawapres yang akan diusung.
"Nggak, nggak ada ancaman. Bagi KIB itu bukan sebuah ancaman. Kan KIB belum. Belum ada usungan," ucapnya.
Meski begitu, Arsul mengatakan, nama capres KIB akan disampaikan kepada Presiden Jokowi apabila sudah diputuskan bersama PPP, Golkar dan PAN.
"Tentu secara realitas politik, siapapun kalau nanti sudah terkerucutkan misalnya KIB itu ke siapa, pasti juga paling tidak secara informal akan dikomunikasikan ke Pak Jokowi. Itu dari realitas politik tidak bisa terhindarkan. Ya disampaikan lah jangan pakai dilaporkan. Kalau dilaporkan kan kesannya parpol itu subordinatnya Pak Jokowi, nggak gitu jugalah. Pasti disampaikan," kata Arsul.
