Djawanews.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak bangga Indonesia masuk perkumpulan negara G20 sementara masih banyak rakyat kesulitan akibat miskin dan kelaparan.
"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di kantor Presiden, Jakarta, dilansir ANTARA, Rabu, 23 Oktober.
Karena itu, untuk para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Badan meski baru dilantik, namun diminta untuk bekerja cepat menyusun program dan rencana, maupun tim yang baru untuk melakukan percepatan pengerjaan tugas-tugas menyelesaikan program-program prioritas.
Secara khusus untuk Kementerian dan Badan baru, Prabowo berpesan kepada para pejabat yang dipercaya untuk memimpin lembaga-lembaga tersebut dapat secara mandiri menyiapkan timnya agar dapat bekerja dengan baik.
"Terutama bagi menteri-menteri yang baru, silakan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin. Administrasi saudara dan tim saudara di kementerian dan badan masing-masing. Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan," tutur Prabowo.
Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto menyiapkan sebanyak 48 kementerian. Ia merasa hal itu wajar dilakukan berkaca dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk ke-empat terbanyak di dunia.
Jumlah tersebut didapatkan dari pemecahan sembilan kementerian yang sudah ada dari periode sebelumnya, tercatat ada 22 kementerian baru yang tercipta di era Pemerintahan Prabowo Subianto.
Terakhir ada lima Badan baru yang dibentuk untuk mempercepat kinerja dari kementerian dan lembaga yang sudah ada, badan-badan baru itu meliputi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; Badan Penyelenggara Haji; Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal.
