Jakarta, (01/01/2020) – Harapan besar selalu dipanjatkan di awal tahun, tidak terkecuali akan ramalan politik dan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Apakah tahun ini kondisi tanah air lebih baik dibandingkan tahun lalu? Atau sebaliknya?
Meskipun prediksi tidak akan sepenuhnya benar, namun terdapat beberapa faktor pendukung, seperti data dari tahun 2019 dan juga berdasarkan pengamatan para ahli. Beberapa hal tersebut telah Djawanews rangkum dalam beberapa poin berikut.
Prediksi dan Ramalam Politik dan Ekonomi Indonesia 2020
1. Kemiskinan dan Pengangguran Massal
Jika di tahun 2019 pemerintah menegaskan jika radikalisme adalah bangsa, maka hal tersebut tidak terlalu berpengaruh di tahun ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan jika ancaman sesungguhnya berkaitan dengan politik.
Peneliti LIPI Siti Zuhro, dilansir dari CNN Indonesia menyatakan jika pemerintah harus mengambil tindakan serius di tahun ini. hal tersebut dikarenakan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan adalah masalah yang perlu diselesaikan.
Zuhro menyatakan jika salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia tahun ini adalah adanya stagnasi ekonomi global saat ini. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada tingginya angka pengangguran di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kartu pra kerja yang katanya akan menggaji pengangguran?
2. Naiknya Inflasi
Naiknya iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada inflasi di masyarakat (arah)
Diprediksi jika inflasi Indonesia di tahun ini akan mengalamu kenaikan. Hal tersebut diakibatkan karena pemerintah menaikkan harga beberapa tarif, seperti iuran BPJS Kesehatan non-subsidi, tarif listrik non-subsidi, kenaikan cukai rokok, dan pemangkasan subsidi gas dan LPG.
Meskipun demikian, Development Bank of Singapore (DBS), dilansir dari CNBC Indonesia meramalkan jika perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh di tengah terguncangnya ekonomi global.
DBS menyatakan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pada kisaran angka 5%, namun laju konsumsi tetap akan terjaga. Hal tersebut dikarenakan akan ada momen
Pilkada serentak di 270 wilayah Indonesia.
3. Suburnya Investasi
Joko Widodo (Jokowi) setelah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, menekankan kembali tiga prioritas di antaranya infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi yang ditekankan Jokowi, memang ditujukan mendukung investasi yang lebih kondusif. Jika di tahun 2019 investasi ada kecendungan melemah lantaran momen politik, di tahun ini sebaliknya. Kebijakan reformasi birokrasi Omnibus Law diprediksi akan menjadi pendorong positif iklim investasi.
Tiga poin di atas adalah ramalan politik dan ekonomi Indonesia yang dapat terjadi di tahun ini. Inflasi nampaknya akan berdampak langsung pada masyarakat di sepanjang tahun ini, jika tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan dan upah.
