Djawanews.com – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan reshuffle kabinet bisa saja dilakukan terkait Kementerian Pertanian yang mengalami masalah hukum. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan dan tidak ingin berspekulasi.
"Kita sebenarnya tidak terlalu banyak berspekulasi. Yang paling penting tugas-tugas pemerintahan bisa tetap berjalan," ujar Habiburokhman, Senin, 2 Oktober.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menuturkan masih melihat perkembangan masalah hukum tersebut hingga jelas ditetapkan sebagai tersangka.
"Kita lihat perkembangannya satu ada dua minggu ini, karena sejauh ini belum jelas juga status menteri yang disebut bermasalah tersebut. Apakah beliau berstatus tersangka atau hanya menjadi saksi," katanya.
Kendati demikian, Habiburokhman setuju dengan Puan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, presiden tahu apakah perlu dilakukan reshuffle atau tidak.
"Saya sepakat dengan Ibu Puan bawa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Secara faktual presiden yang tahu dalam kondisi seperti apa reshuffle akan dilakukan atau tidak," jelasnya.
"Kalau situasi memburuk, ada mekanisme pelaksana tugas, kalau mau digunakan mungkin bisa menjaga stabilitas juga. Tetapi semuanya kembali lagi menjadi domain ya pak presiden," tambah Legislator Jakarta Timur itu.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara soal isu reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Jokowi.
Ketua DPR itu lantas menyinggung ada kementerian yang kini berurusan dengan aparat penegak hukum. Namun, dia tak menyebut spesifik kementerian yang dimaksud.
“Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut,” ucap Puan di sela-sela acara pemberian gelar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dari Universitas Tunku Abdul Rahman (UTAR), Selangor, Malaysia, Senin, 2 Oktober.
Meski begitu, Puan menegaskan bahwa reshuffle kabinet Indonesia Maju sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
“Tapi itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden,” kata Puan.
