Djawanews.com – Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 di Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari 16 negara di kawasan Pasifik.
Dalam sambutannya, Puan Maharani mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pimpinan dan anggota parlemen dari negara-negara Pasifik.
Puan berbicara soal IPPP yang diinisiasi oleh DPR, di mana pertemuan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik pertama kali digelar pada tahun 2018.
Menurut Puan, sejak saat itu semangat untuk memperkuat kemitraan Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tetap terjaga bahkan tumbuh semakin kuat.
“Pada hari ini, kuatnya semangat persaudaraan kita ditunjukkan dengan tingkat kehadiran para Pimpinan Parlemen pada pertemuan ini,” ujar Puan dalam pidato pembukaannya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli.
Dari delegasi yang hadir pada Sidang ke-2 IPPP, delapan di antaranya merupakan ketua parlemen. Sementara sisanya adalah wakil pimpinan dan anggota parlemen, hingga senator.
Puan menyebut, hubungan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia adalah hubungan yang komprehensif. Tidak saja memiliki hubungan antar Pemerintah yang solid, kata dia, negara kawasan Pasifik juga memiliki hubungan antar parlemen yang kokoh.
"Bahkan kita pada hari ini dapat mengadakan pertemuan di antara para Ketua Parlemen negara-negara Pasifik dengan Indonesia,” ucapnya.
Puan menilai, Indonesia dengan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan, yakni dikelilingi perairan dan lautan. Serta memiliki kesamaan nilai yakni menunjung demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankan good governance.
Sebagai negara kepulauan, lanjut Puan, Indonesia dan negara-negara Pasifik menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan. Kesamaan tersebut, kata Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
“Dalam hal ini, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai,” kata mantan Menko PMK itu.
Puan menegaskan, semua negara yang terlibat dalam IPPP ini memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB. Menurut Puan, anggota IPPP harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar dan agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut.
“Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan,” pungkas politikus PDIP itu.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia dan Pasifik. Ia menilai IPPP merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di kawasan.
“Kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan, apalagi saat ini kita menghadapi tantangan-tantangan besar baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar, ancaman perubahan iklim dan berbagai krisis,” kata Jokowi.
“Kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi best practice dalam mencari solusi bersama karena parlemen adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik,” sambungnya.
Senada dengan Puan, Jokowi juga menyoroti persoalan perubahan iklim yang menjadi ancaman besar bagi kawasan Pasifik sehingga diperlukan advokasi parlemen dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerja sama infrastruktur dan lingkungan.
Jokowi juga menekankan mengenai isu ekonomi biru di mana hal itu menjadi potensi besar kawasan Pasifik mengingat wilayahnya yang dikelilingi perairan. Ia menilai dorongan parlemen untuk peningkatan konektivitas kawasan serta kolaborasi penegakan hukum dan konservasi sumber daya laut dangat dibutuhkan.
Isu ketiga yang disoroti Jokowi adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Melalui pendidikan dam pelatihan yang dilakukan secara inklusif, termasuk bagi perempuan dan pemuda untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Hal ini butuh penyusunan regulasi dari parlemen untuk mendorong kerja sama people to people, berbagi knowledge sharing, experience sharing yang mencakup semua lapisan masyarakat,” katanya.
Melalui kemitraan IPPP, Jokowi mengajak untuk memperkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, serta sikap saling menghormati antar Indonesia dan negara-negara Pasifik.
“Termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Dengan kolaborasi yang kuat saya percaya kita dapat mencapai stabilitas dan kemakmuran di kawasan,” tukas Jokowi.
