Presiden Jokowi akan segera beri pengumuman terkait pemindahan ibu kota baru.
Upaya Presiden Jokowi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke daerah yang ada di tengah Indonesia nampaknya bukan sekadar wacana. Memang pemindahan ibu kota sudah jadi wacana yang sejak lama digaungkan. Namun kali ini Presiden Jokowi sendiri yang menginginkannya. Pemerintah juga mengklaim sudah mendapatkan lokasi yang akan menjadi ibu kota baru ini.
Pemindahan ibu kota menunggu pengumuman Presiden Jokowi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, daerah yang akan menjadi ibu kota baru sudah ditetapkan yakni Kalimantan. Namun untuk kotanya belum ada kepastian lagi. Kepastiannya nanti menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo.
“Sudah (ada kotanya) mudah-mudahan dalam waktu dekat atau tidak terlalu lama Presiden Jokowi umumkan lokasi,” ujar Bambang seperti yang dikutip dari okezone.com, Rabu (10/7/2019).
Menurut Kepala Bappenas Bambang, alasan dijadikannya Kalimantan sebagai ibu kota adalah karena letaknya yang berada di tengah-tengah. Itu berarti ibu kota Indonesia nantinya dekat dan mudah dijangkau dari berbagai arah. Bahkan tidak terlalu jauh dari wilayah timur Indonesia.
“Kita ingin ibu kota baru itu Indonesia sentris, karena didesain dan dipilih bangsa sendiri,” ucap Bambang Brodjonegoro.
Presiden Jokowi tinjau Kalimantan (sumbarpost.com)
Selain lokasi, Kalimantan dipilih juga karena faktor lain, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Di Kalimantan, pertumbuhan ekonomi sedang dihadapkan pada masalah karena pengaruh harga komoditas yang ada di Kalimantan.
“Kalimantan ini ekonominya sekarang tertekan sekali karena mereka mengandalkan komoditas seperti batu bara,” ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro
Karena letaknya di Kalimantan, ucap Bambang, ibu kota baru Indonesia nantinya akan ramah lingkungan. Mengingat Kalimantan sendiri sudah menjadi paru-paru dunia sejak lama. Oleh karenannya hutan akan benar-benar dijaga, sehingga kerusakan hutan dapat diminimalisir.
Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas juga telah merancang dua skenario terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru. Keterangan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata.
Skenario pertama adalah, apabila memindahkan seluruh ASN baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang jumlahnya sebanyak 1,5 juta orang, maka membutuhkan lahan yang luasnya 40 ribu hektare.
Skenariao kedua yaitu memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing. Skema ini akan memindahkan ASN sekitar 870 ribu orang, dengan perkirakan lahan yang dibutuhkan seluas 30 ribu hektare.
“Dari dua skenario di atas, skenario pertama dibutuhkan dana sebesar Rp466 triliun, sementara skenario kedua membutuhkan anggaran sebesar Rp323 triliun,” ungkap Rudy S Prawiradinata di depan undangan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan untuk Indonesia.
