Djawanews.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjaga kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah.
Instruksi ini disampaikan Menteri PKP Maruar Sirait setelah ditemukannya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.
"Presiden memerintahkan bahwa rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir ANTARA.
Dalam laporannya kepada Presiden, Maruarar menyebut ada banyak rumah subsidi yang dibangun dengan baik, memiliki jalan yang layak, tembok yang kokoh, ubin yang rata, air bersih, serta lingkungan yang hijau.
Namun, di sisi lain, kata Maruarar, ditemukan juga rumah-rumah subsidi yang mengalami permasalahan serius, seperti banjir meski tidak hujan, tembok yang retak dalam waktu kurang dari setahun, serta kualitas konstruksi yang buruk.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek rumah subsidi.
Selain itu, laporan terkait masalah ini juga telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.
Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.
Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah resmi disalurkan kepada masyarakat.
Sementara itu, khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS), program Tapera telah membangun dan menyalurkan 1.384 unit, dengan total realisasi mencapai 1.134.937 unit.
Untuk tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk membangun 220.000 unit rumah subsidi.
