Djawanews.com – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara sejumlah aksi demonstrasi yang marak terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dia mengatakan demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tindakan abusif dari aparat perlu diinvestigasi.
Namun, Prabowo meminta semua pihak menilai secara objektif apakah unjuk rasa tersebut murni berasal dari aspirasi rakyat atau dilakukan karena ada pihak-pihak yang membayar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan tujuh pemimpin redaksi di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April.
"Coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong," kata Prabowo, dikutip dari keterangan yang dibagikan Tim Media Prabowo.
Dia lantas menyinggung sejumlah demontrasi yang terjadi. Mulai dari aksi Indonesia Gelap yang dipicu kebijakan efisiensi anggaran, hingga tolak revisi Undang-Undangn TNI.
Mantan menteri pertahanan (menhan) itu menegaskan, tak masalah dengan aksi demo yang dilakukan. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi, dan aksi massa dijamin kebebasannya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Meski begitu, dia menekankan, sebaiknya aksi demo dilakukan secara damai. Bukan merusak fasilitas publik.
"Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban, itu bukan damai," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dalam pengelolaan suatu negara, pemerintah haruslah waspada. Termasuk dengan maraknya aksi-aksi demontrasi yang berujung ricuh.
Dia mewaspadai aksi massa yang terjadi jangan sampai ditunggangi oleh kekuatan asing dengan tujuan untuk mengadu domba.
"Dalam pengelolaan suatu negara, kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba," kata Prabowo.
Dia lantas mencontohkan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang membubarkan USAID.
Lembaga asal AS itu dibubarkan dan belakangan diklaim mendanai sejumlah lembaga swadaya masyarkat (LSM).
"Pemerintah Trump membubarkan USAID, dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana, bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, saya mengajak kita berpikir dengan jernih," kata Prabowo.
Prabowo sekali lagi menegaskan sikapnya yang tak mempermasalahkan aksi demonstrasi. Namun dengan catatan tidak menimbulkan kekacauan.
Menurutnya, jika suatu aksi massa berujung ricuh maka sama saka dengan melawan kepentingan nasional.
"Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat," tegas Prabowo.
