Djawanews.com – Terkait Pilkada 2020 yang akan segera berlangsung, Presiden Jokowi berpesan agar tak menggunakan narasi politik identitas dan politik SARA. Ia juga meminta agar ada ketegasan bagi pihak yang melanggar hal tersebut.
"Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan! Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan! Ini yang harus dicegah!" tegas Presiden Jokowi ketika menghadiri rapat persiapan Pilkada 2020, Selasa (08/09/2020).
Orang nomor satu di Indonesia itu mendorong agar Pilkada 2020 jadi adu program dan gagasan para calon kepala daerah. Selain itu, ia meminta masyarakat agar ikut serta memantau rekam jejak para calon kepala daerah.
"Dan kita mendorong para calon beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah," tambah Jokowi.
Dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Jokowi meminta TNI dan Polri agar menjaga netralitas.
"Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya meminta agar kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," tandas Presiden Indonesia.
Jika Anda ingin mendapatkan info terkini lain, baik lokal, nasional, maupun mancanegara, ikuti terus berita hari ini.
