Djawanews.com – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berbicara soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah yang menjadi pertanyaan capres nomor 2, Prabowo Subianto saat debat pertama Pilpres 2024. Ganjar menilai Prabowo kurang bepergian jauh sehingga tak cukup mengetahui keadaan pupuk di banyak tempat di Indonesia.
Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tempat Ganjar terakhir menjabat sebagai gubernur selama dua periode.
"(Soal) Pupuk. Saya sampai ditanya sama Pak Prabowo di debat kemarin. Sayangnya, beliau pikniknya saja kurang jauh," kata Ganjar dalam acara Rakorpimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Jakarta, Kamis 14 Desember, disitat Antara.
Ganjar mengingatkan bahwa kelangkaan pupuk juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Dia juga mengaku sudah berkeliling Indonesia untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat di akar rumput.
Ganjar mengatakan dirinya terbiasa mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat di akar rumput. Menurut dia, hal itu dilakukan karena dirinya juga berasal dari kalangan bawah.
"Dikiranya itu (kelangkaan pupuk) terjadi di kampung saya saja (di Jawa Tengah). Tidak. Untungnya saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Untungnya saya berkeliling dan mendengarkan langsung dari pelaku (petani) yang ada di paling bawah," tuturnya.
Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab debat pertama capres Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa 12 Desember, Prabowo bertanya kepada Ganjar soal keluhan para petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi, khususnya di Jawa Tengah.
Menurut Prabowo, para petani meminta agar pengadaan pupuk dapat disederhanakan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengingatkan bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga di Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Kalimantan Timur.
Ganjar menyinggung hal itu mengingat Prabowo pernah menjabat sebagai ketua umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.
Menurut Ganjar, data petani di Indonesia saja tidak pernah beres. Sehingga, jika data petani dikelola dengan baik, maka distribusi pupuk bersubsidi dapat merata dan tepat sasaran. Selain itu, menurut Ganjar, kuota pupuk juga tak boleh dibatasi.