Djawanews.com – Peringatan Hari Otonomi Daerah (25/4) harus menjadi titik koreksi arah desentralisasi. Otonomi tidak cukup diperingati, tetapi harus dijalankan dengan kewenangan nyata di daerah serta memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam kerangka NKRI.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menegaskan bahwa praktik yang berjalan saat ini masih menyisakan masalah mendasar. Menurutnya, banyak kewenangan strategis ditarik ke pusat, sementara daerah menanggung dampaknya.
“Hari Otonomi Daerah kita peringati setiap 25 April. Hari ini. Peringatan ini mengingatkan kita tentang pentingnya hak daerah dalam kerangka NKRI. Daerah sepatutnya diberi kesempatan luas untuk bisa lebih mandiri dan melayani masyarakat sesuai dengan kekhasan daerahnya sendiri. Namun yang terjadi di banyak tempat, masyarakat daerah justru mengeluh. Wewenang dan proses perizinan sumber daya banyak ditarik ke pusat. Potensi daerah juga lebih banyak diambil ke pusat. Daerah hanya menyisakan persoalan teknis investasi yang sering kali menimbulkan konflik di lapangan,” ujar Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut melalui keterangan tertulis pada Sabtu (24/4/26).
Menurut Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, kondisi ini membuat daerah tidak memiliki kendali dalam menentukan arah pembangunan, bahkan tidak berdaya dihadapkan pada regulasi saat ini.
“Kalau kewenangan daerah terus menyempit, maka harus ada yang memperkuat. Aspirasi daerah tidak cukup didengar, padahal itu harus ikut mendukung kebijakan nasional. Di sinilah peran segenap stakeholder daerah sangat diperlukan guna memperkuat kepentingan daerah, termasuk DPD RI,” lanjut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut.
Katib Syuriyah Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menegaskan bahwa tuntutan penguatan itu memiliki dasar konstitusional. Dasar ini, menurutnya, harus dipatuhi oleh semua pihak jika arah pembangunan ingin berjalan dengan semestinya.
“Pasal 18 UUD 1945 sudah jelas mengatur otonomi daerah. Namun sering direduksi oleh undang-undang turunannya. Dalam Pasal 22D juga ditegaskan adanya lembaga perwakilan daerah yang berfungsi membawa kepentingan daerah dalam pembentukan kebijakan nasional. Mandat ini harus diperkuat dalam praktik,” tegas cendekiawan muda NU tersebut.
Gus Hilmy juga menyoroti arah regulasi yang justru memperkuat sentralisasi. Menurutnya, perlu ada pencermatan sehingga dapat memperkuat otonomi daerah.
“Undang-undang yang menarik kewenangan daerah ke pusat harus dicermati dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Pada momen inilah kita ingatkan, agar Hari Otonomi Daerah tidak berhenti sebagai konsep administratif, harus lebih bermakna dan konkret. Penataan regulasi dan fungsi kelembagaan dari daerah harus dilakukan agar kemandirian meningkat,” tegasnya.
Dalam konteks penguatan arah otonomi, Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut menegaskan posisi daerah sebagai aktor utama.
“Gagasan ‘dari daerah untuk Indonesia’ perlu ditegaskan dengan ‘dari daerah untuk daerah’. Ini menunjukkan arah kemandirian. Daerah harus memegang kendali atas potensi dan prioritas pembangunan,” jelas Gus Hilmy.
Oleh sebab itu, salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menyampaikan perlu adanya reformasi otonomi daerah berbasis konstitusi dan undang-undang.
“Kelembagaan perwakilan daerah harus diberi peran lebih kuat dalam proses legislasi yang berkaitan langsung dengan daerah. Kebijakan strategis seperti perizinan sumber daya dan investasi besar juga harus melibatkan persetujuan dari representasi daerah. Daerah tidak boleh hanya menjadi lokasi. Daerah harus menjadi penentu arah,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Gus Hilmy menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan DPD RI sebagai representasi daerah. Menurutnya, selama ini hubungan keduanya belum berjalan sistematis dan masih bersifat insidental. Padahal tanpa kolaborasi yang terstruktur, suara daerah akan terus kalah dalam proses pengambilan kebijakan.
“Daerah tidak bisa berjalan sendiri. DPD RI juga tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan daerah. Harus ada kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah perlu aktif menyampaikan data, aspirasi, dan persoalan riil secara terstruktur agar bisa diperjuangkan di tingkat nasional. Kolaborasi ini perlu dibangun secara terstruktur antara pemerintah daerah dan DPD RI, serta sistem penyampaian aspirasi berbasis data yang bisa langsung ditindaklanjuti di tingkat nasional. Tanpa itu, suara daerah akan tetap lemah dalam proses pengambilan kebijakan,” pungkas Gus Hilmy.
