Djawanews.com – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menilai bahwa penghentian penyelidikan kasus dugaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP dari PT Pertamina tidak sah.
Hal itu terungkap dalam berkas permohonan praperadilan MAKI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon I dan Dewan pengawas (Dewas) KPK selaku termohon II terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap Lili Pintauli. Sidang perdana digelar pada Senin (27/3) dan berlanjut pada Selasa (28/3) ini dengan agenda tanggapan KPK dan Dewas KPK.
"Bahwa tindakan para termohon yang tidak meneruskan penyelesaian kasus tersebut ke penuntutan, ke pengadilan tindak pidana korupsi, merupakan bentuk penghentian penyidikan tidak sah, sehingga sudah sewajarnya batal demi hukum," demikian berkas permohonan praperadilan MAKI dikutip, Selasa.
Dalam berkas tersebut dijelaskan bahwa Dewas KPK telah memeriksa Lili Pintauli yang diduga menerima sejumlah fasilitas tiket nonton dan penginapan selama kurang lebih satu minggu untuk menonton pertandingan MotoGP di Mandalika.
Selain itu, Dewas KPK juga telah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati atas pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli tersebut.
Menurut MAKI, pemberian fasilitas tersebut dilakukan ketika KPK tengah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi gas alam cair atau Liquid Natural Gas (LNG) yang terjadi di tubuh anak perusahaan PT Pertamina yang sebelumnya ditangani Kejaksaan Agung.
MAKI menilai pemberian fasilitas terhadap Lili Pintauli merupakan bagian dari bentuk gratifikasi dan patut diduga mengarah kepada bentuk penyuapan.
"Sehingga, seharusnya penyelesaiannya tidak semata-mata hanya diselesaikan oleh termohon I melalui putusan etik atau administratif," ujar mereka.
MAKI menyebut seharusnya Dewas KPK melimpahkan perkara dan penyidikan kepada penyidik KPK untuk penyidikan dan proses pemberkasan serta diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana.
Hal itu sebagaimana dilakukan oleh KPK terhadap pejabat-pejabat negara lain yang menerima hadiah dari pihak swasta, berkaitan dengan posisi atau jabatan pejabat negara tersebut.
Namun, Lili Pintauli kemudian mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo sebelum Dewas KPK menjatuhkan putusan.
"Akibatnya, perkara tersebut berhenti tanpa adanya suatu putusan apapun terhadap apa yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar dan PT Pertamina," kata MAKI.
MAKI sebelumnya melayangkan gugatan yang mempersoalkan dugaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar. Gugatan itu didaftarkan MAKI pada Rabu, 22 Februari 2023.
Mereka meminta majelis hakim menyatakan secara hukum KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili.
MAKI juga meminta majelis hakim memerintahkan KPK melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu segera melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
