Djawanews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk program makan bergizi gratis. DBH adalah anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah.
"Dari Rp6 triliun, itu sekitar Rp2 triliunan untuk makan gratis, kalau tidak salah. Anggarannya dari Kemenkeu," kata Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah kepada wartawan, Jumat, 25 Oktober.
Program makan bergizi gratis ini, lanjut Ima, masuk dalam program strategis nasional, disamping penanganan kemacetan, banjir, hingga pengelolaan sampah.
"Program-program strategis nasional yang memang berdampak langsung pada nasional," ucap Ima.
Selama beberapa bulan terakhir, Pemprov DKI mulai menjalankan uji coba pembagian makan gratis ke sekolah-sekolah di Jakarta.
Dalam uji coba ini, pembiayaan makanan yang dibagikan kepada para siswa menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.
Ribuan paket makan bergizi telah didistribusikan Pemprov DKI ke 12 sekolah di Jakarta selama dua bulan terakhir.
Dengan rincian SDN Cideng 07, Jakarta Pusat sebanyak 498 paket; SDN Rawa Badak Utara 03, Jakarta Utara sebanyak 371 paket; SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur sebanyak 800 paket.
SDN Gunung 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebanyak 620 paket; SDN 01 dan SMPN 03 Manggarai, Jakarta Selatan sebanyak 1.500 paket; SDN 05 dan 07 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat sebanyak 700 paket; SDN 03 Rorotan.
Lalu Jakarta Utara sebanyak 900 paket; SMAN 70 Bulungan, Jakarta Selatan sebanyak 1.300 paket; SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur sebanyak 1.600 paket; SDN Menteng 03, Jakarta Pusat sebanyak 500 paket; SMPN 270, Jakarta Utara sebanyak 700 paket; serta SDIT Al Ihsan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebanyak 700 paket.
