Djawanews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan aturan baru terkait batas masa tinggal bagi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Durasi tinggal dibedakan berdasarkan kategori penghuni, yakni penghuni umum dibatasi 6 tahun sementara penghuni terprogram bisa tinggal maksimal 10 tahun.
"Surat penyewa (SP) kan berlaku 2 tahun. Jadi, masyarakat terprogram hanya bisa melakukan perpanjangan SP 5 kali dan yang umum hanya bisa perpanjang SP 3 kali," kata Sekretaris DPRKP DKI Jakarta Meli Budiastuti kepada wartawan, Kamis, 6 Februari.
Meli menuturkan, kebijakan pembatasan waktu penyewa rusunawa ini baru akan berlaku setelah adanya revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa. Saat ini, Pemprov DKI masih mematangkan rancangan revisi pergubnya.
"Jadi, argonya setelah pergub terbit. Kan gak mungkin kita hitung ke belakang. Pergub terbit, setelah itu (mulai berlaku pembatasan waktu sewa) 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan," tutur Meli.
Meli menjelaskan alasan pembatasan jangka waktu penghuni bisa tinggal di rusunawa. Menurutnya, rusunawa disediakan Pemprov DKI bukan untuk dihuni selamanya dan tidak bisa dijadikan warisan.
"Kalau masyarakat terprogram, itu bisa turunkan ke anaknya. Kalau masyarakat umum, paling misalkan suami meninggal, boleh ke istrinya, tapi ke anak enggak boleh," ungkapnya.
Jika nantinya kebijakan ini diterapkan, Pemprov DKI akan mengkaji kelayakan penghuni masih tinggal di rusunawa pada perpanjangan sewa di tahun terakhir berdasarkan kondisi ekonominya.
"Ada tim terpadu di situ, untuk mengecek, apakah dia masih layak tinggal di rusun atau tidak. Kalau masih layak, nanti hasil rekomendasinya dia bisa diperpanjang berapa tahun lagi," pungkas Meli.
