Djawanews.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan TNI akan tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Agus menegaskan anggota TNI aktif tidak boleh terlibat politik praktis.
Pernyataan Panglima TNI ini datang setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dirinya boleh ikut kampanye pada Pilpres 2024.
"Untuk masalah netralitas saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," kata Agus di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis 1 Februari.
Mantan KSAD ini menjelaskan prajurit TNI yang berpolitik bisa disanksi pidana atau ditegur komandannya. Agus lalu menambahkan TNI ikut mengamankan tahapan Pemilu 2024.
"Saya juga sudah berkoodinasi dengan KPU selalu kita komunikasi tentang pendistribusian logistik Pemilu, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan situasi kondisi yang sekarang curah hujan yang sangat tinggi, kemudian juga terjadi longsor dan banjir di beberapa wilayah," ujarnya.
Agus menerangkan Bawaslu, KPU, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat lainnya akan ikut melakukan pengawasan ketika pencoblosan agar tidak terjadi kecurangan.
Selain itu, TNI juga akan ikut melakukan pengamanan jika terjadi gesekan atau konflik di tengah masyarakat akibat Pemilu 2024 ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pejabat publik termasuk kepala negara diperbolehkan memihak dalam Pemilu. Dia bahkan membuka peluang ikut berkampanye.
"Ya boleh saja saya kampanye... Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Meski begitu, dia menekankan pejabat publik baik itu kepala negara bahkan menteri-menterinya memang tak dilarang mendukung kubu tertentu. Namun, jangan sampai menyalahgunakan kewenangan.
Jika ingin berkampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk menghindari konflik kepentingan.
"Tapi yang penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
