Djawanews.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), tidak melakukan pelanggaran terkait kasus keikutsertaan istrinya, Rustini Murtadho, dalam rombongan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR 2024.
MKD DPR RI telah melakukan serangkaian verifikasi dan tidak menemukan adanya bukti pelanggaran.
"Tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Cak Imin dalam konteks keikutsertaan istrinya dalam Timwas Haji. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI, MKD menemukan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI itu," ujar Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam kepada wartawan, Selasa, 6 Agustus.
Sebagaimana diketahui, Cak Imin dilaporkan ke MKD oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, yang menduga pimpinan DPR RI bidang Korkesra itu melibatkan istrinya dalam rombongan Timwas Haji DPR. Cak Imin diduga menggunakan visa penyelenggaraan haji yang bukan diperuntukkan bagi jemaah haji untuk sang istri, serta menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Musyanto menyatakan, tindakan Cak Imin ini bertentangan dengan kode etik DPR RI nomor 1 tahun 2015.
Atas laporan tersebut, MKD DPR RI segera melakukan verifikasi dengan menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, izin yang dikeluarkan, serta regulasi yang mengatur perjalanan dinas luar negeri.
MKD DPR juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.164/PMK.05/2015, khususnya Pasal 7 ayat 7. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga mengikuti kegiatan atau menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri atau suami, dapat didampingi oleh istri atau suami sebagai Pihak Lain.
Berdasarkan peraturan tersebut, tindakan Cak Imin yang mengajak istrinya dalam Timwas Haji DPR adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jadi setelah melakukan verifikasi administratif dengan Sekjen DPR RI, kami tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI. Selain itu, sesuai dengan PMK Nomor 164 tahun 2015, terbukti bahwa beliau tidak melanggar ketentuan tersebut," jelas Nazaruddin Dek Gam.
Nazaruddin menambahkan, informasi ini sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa meskipun DPR RI saat ini sedang dalam masa reses, di mana harusnya aktivitas anggota difokuskan ke dapil, namun kasus yang menyangkut Pimpinan DPR RI ini perlu untuk diluruskan.
"Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, serta memastikan bahwa semua tindakan pejabat publik sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," pungkasnya.
