Djawanews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Gugatan diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru Re A.
Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan Almas meminta MK mengubah syarat pencalonan capres dan cawapres menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam pembacaan pertimbangannya, Hakim MK Guntur Hamzah menerangkan terdapat penambahan satu syarat alternatif yang dibolehkan mejadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun, yakni pernah atau sedang mejabat sebagai kepala daerah hasil pemilu.
"Terdapat dua pintu masuk dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional," kata Guntur di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober.
Menurut Guntur, dua pintu masuk persyaratan ini tak akan merugikan capres-cawapres yang berusia 40 tahun ke atas.
Sebab, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel.
"Prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup," urai Guntur.
"Dengan demikian, apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden," lanjutnya.
