Sebagaimana yang telah diketahui bersama, pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Jokowi secara resmi telah mengumumkan hasil kajian Pemerintah mengenai lokasi ibu kota baru Republik Indonesia yang baru.
Hasli kesimpulan tersebut adalah lokasi ibu kota baru yang paling ideal berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur.
Setelah diumumkan, ibu kota baru akan berada di sebagian Kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini giliran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai merinci kebutuhan proyek infrastruktur awal di ibu kota baru.
Proyek Infrastruktur Awal di Ibu kota Baru
Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur (merdeka.com)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan menawarkan sejumlah proyek infrastruktur awal yang akan dibangun di ibu kota baru.
Adapun infrastruktur awal yang akan dibangun mencakup infrastruktur yang terkait sumber daya air, jalan, dan jembatan serta perumahan.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto yang mengatakan “Untuk di PUPR, awal yang akan ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources. Ini terkait dengan kebutuhan air bersih. Setelah itu pengendalian banjir, drainase dan infrstruktur energi yang berbasis bendungan atau dam,” tuturnya dilansir dari detik.com.
Untuk kebutuhan air dasar dengan asumsi jumlah penduduk 2 juta orang, diperlukan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kebutuhan 300 liter/hari/orang. Kemudian diperlukan juga manajemen banjir, drainase, serta infrastruktur energi seperti PLTA dan gas.
Selain proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources yang ditawarkan PUPR. Nantinya, proyek infrastruktur Ibu Kota baru juga akan menyentuh jembatan dan jalan. Utamanya jalan tol dan non tol nasional. Fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda dan rel kereta api, juga ada dalam planning PUPR.
Jalan dan jembatan akan dibangun jalan tol lingkar 57 km untuk sekitar 4.000 Ha wilayah ibu kota. Kemudian jalan non tol nasional 71 km di kawasan pusat pemerintahan, 629 km jalan di wilayah ibu kota, dan 198 km jalan di perbatasan ibu kota.
Sedangkan, jalur sepeda akan dibangun sepanjang 70 km di kawasan pusat pemerintahan, 200 km di wilayah ibu kota, dan 198 km di perbatasan ibu kota. Lalu jalur kereta 77 km di wilayah ibu kota.
Perumahan juga turut ditawarkan dalam proyek infrastruktur awal di ibu kota baru dengan harapan pada tahap pertama ini akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana, baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung lainnya.
Terkait untuk pembiayaan proyek infrastruktur awal tersebut, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan tersebut mengatakan proyek infrastruktur awal di ibu kota baru tersebut sepenuhnya akan didominasi oleh KPBU sebesar Rp253,4 triliun. Kemudian pembiayaan dari swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan sisanya dari APBN sebesar Rp89,4 triliun.
