jawanews.com – Pemerintah dikabarkan ingin melakukan penekanan pada jumlah pengadaan ASN/PNS di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Tjahjo Kumolo selaku Menpan-RB. Ia mengatakan, jumlah penerimaan ASN tak harus banyak, namun penggunaan teknologi dimaksimalkan.
Menurutnya, jumlah pegawai negeri di sejumlah negara sangat sedikit. Dua negara yang ia jadikan contoh adalah Singapura dan Korea Selatan.
"Kita ambil contoh di Singapura paling kecil, itu hanya dikelola sekian ratusan orang ASN saja. Kemudian yang menengah Korea Selatan, dia jaringan IT-nya bagus," jelas Tjahjo ketika melakukan rapat kerja bersama Komisi II, Kamis (19/11/2020), dikutip dari detikFinance.
Selain itu, tambah Tjahjo, parlemen di Malaysia memaksimalkan penggunakan teknologi. Ia menjelaskan, pengambilan keputusan dalam rapat mereka lakukan dengan menggunakan teknologi, dalam hal ini ponsel.
"Kemudian di parlemen, kalau di Malaysia sidang paripurna pengambil keputusan yang hadir cuma 3—4 orang, tapi seluruh anggota bisa tekan tombol handphone untuk setuju atau tidak setuju dalam pengambilan keputusan politik," terangnya.
Tjahjo mengatakan, pemeringah ingin pengadaan formasi baru pada kementerian dan lembaga negara jumlahnya ditekan. Salah satu contohnya adalah tidak mencari pegawai baru sejumlah pegawai yang pensiun.
"Kami mau mencoba kebutuhan di kementerian dan lembaga kami tekankan sesuai kebutuhan. Misalkan pensiun 10, nggak perlulah terima ASN-nya juga 10, minimal 2 atau 1 nggak masalah. Karena sistem e-government bisa memperkuat tata kelola pemerintahan."
"Jadi optimalisasi teknologi dan informasi dalam pelaksanaan ke masyarakat dan manajemen ASN dalam situasi tatanan baru di new normal," tambah sang Menpan-RB.
Dapatkan berita terkini lain, baik lokal, nasional, maupun mancanegara, di rubrik berita hari ini Warta Harian Nasional Djawanews. Selain itu, ikuti pula Instagram @djawanescom agar tak ketinggalan info-info unik dan menarik yang lain.
