Djawanews.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta komitmen seluruh perusahaan dan pelaku usaha untuk menerapkan proses rekrutmen yang bebas praktik pungutan liar (pungli). Penekanan ini disampaikan dalam rangka menciptakan sistem rekrutmen yang adil dan transparan bagi pencari kerja.
Yassierli menegaskan bahwa proses penerimaan pekerja harus benar-benar murni berdasarkan kompetensi, tanpa campur tangan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
"Kita ingin proses rekrutmen yang adil dan transparan dan tak memberatkan pekerja. Rekrutmen harus dilakukan berdasarkan kompetensi, tanpa ada intervensi pihak ketiga yang tak bertanggung jawab," kata Menaker Yassierli dikutip Antara.
Bukan hanya perusahaan, Yassierli juga meminta lembaga penyalur penempatan tenaga kerja harus menjalankan tugasnya secara profesional dan menjunjung etika.
"Jangan sampai lembaga-lembaga ini justru menjadi bagian dari masalah dengan memfasilitasi praktik percaloan," tegasnya.
Lebih lanjut, untuk mencegah praktik percaloan, Yassierli mengatakan Kemnaker akan memperkuat pengawasan serta pelaksanaan regulasi terkait proses rekrutmen dan akan terus memberikan edukasi kepada pencari kerja tentang mekanisme perekrutan yang sesuai aturan.
"Kita akan sosialisasi regulasi tentang perizinan pemerintah untuk menutup peluang adanya percaloan yang merugikan masyarakat. Setelah regulasi sudah berjalan, tahap selanjutnya monitoring, dan law enforcement," ujarnya.
Selain itu, Menaker menambahkan pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam proses rekrutmen.
"Melalui pemanfaatan teknologi, proses seleksi tenaga kerja dapat dilakukan lebih transparan, efisiensi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan," kata Yassierli.
Yassierli pun mengatakan praktik percaloan rekrutmen tenaga kerja tak sesuai dengan Astacita ketujuh Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Fahrurozi mengatakan praktik percaloan rekrutmen tenaga kerja melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan serta dapat merusak dan mengganggu produktivitas serta daya saing.
