Melacak Isu Normalisasi Sungai Ciliwung, dari Antisipasi Banjir hingga Mafia Tanah

Dilansir dari blog.netray.id: Wacana banjir akan selalu menjadi konsumsi wajib setiap memasuki musim penghujan bagi sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi iklim dengan curah hujan yang sangat tinggi membuat daerah-daerah ini secara alami tak mampu menampung seluruh volume air yang turun ke tanah. Apalagi jika daerah tersebut dihuni manusia dan tidak memiliki sistem penanggulangan bencana banjir secara komprehensif. Dan daerah yang paling sering disoroti terkait kondisi ini adalah cekungan (basin) Jakarta. Kondisi geografis wilayah ibukota negara ini menjadikannya dilalui sejumlah sungai berukuran sedang. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian adalah Sungai Ciliwung. Sungai ini kala meluap karena hujan kerap membanjiri wilayah di sekitarnya.

Berbagai macam proyek untuk meningkatkan kualitas penampungan air di sepanjang Sungai Ciliwung sudah dilakukan pemerintah DKI Jakarta. Yang paling sering didengar adalah proyek normalisasi, yaitu menyediakan alur sungai dengan kapasitas yang mencukupi saat debit aliran air meningkat, semisal saat hujan lebat. Bahkan proyek semacam ini sudah dilakukan sejak pemerintahan Hindia Belanda dibawah kepemimpinan Gubernur J.P. Coen. Terakhir kali, Ciliwung dinormalisasi pada tahun 2017, yakni pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Melalui pemantauan Netray Media Monitoring selama bulan September 2017, wacana terkait normalisasi Ciliwung sempat ramai diberitakan oleh media massa. Netray menemukan 127 artikel telah diterbitkan oleh 47 media massa daring dalam periode pemantauan (lih. gbr 1). Artikel-artikel ini sebagian besar ditulis dalam sudut pandang pemerintahan dan bencana. Sedangkan puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 20 September 2021 (lih. gbr 2). Mengapa topik normalisasi Ciliwung kembali meningkat akhir-akhir ini? Netray mencoba untuk menganalisis wacana tersebut pada bab di bawah ini.

Spektrum Isu dalam Wacana Normalisasi Sungai Ciliwung

Guna menjawab pertanyaan di atas, Netray menelisik seperti apa wacana yang berkembang pada saat kuantitas artikel mencapai jumlah tertinggi pada 20 September silam. Dari grafik Top Words dapat dilihat bahwa wacana normalisasi Ciliwung berhubungan erat dengan kata rusun, pasar, rumput, dan jokowi. Setelah dilakukan penelusuran, terpantau bahwa Presiden Joko Widodo pada saat itu meresmikan rumah susun baru di wilayah Pasar Rumput. Rusun tersebut rencananya dapat dimanfaatkan oleh penduduk Jakarta yang terdampak relokasi proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Tidak disebutkan kapan proyek melancarkan arus air ini akan kembali dikerjakan setelah dihentikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta sempat menyebutkan bahwa proyek ini terkendala karena komunikasi antara Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PUPR, dinilai cukup buruk. Selain itu sejumlah masalah juga ikut andil dalam masalah penundaan ini. Seperti adanya kasus mafia tanah yang berujung pada sengketa lahan, serta hantaman pandemi Covid-19.

Keberadaan mafia tanah di sekitar upaya pembebasan lahan ini cukup banyak menyita perhatian publik. Dari pemantauan persebaran pemberitaan di grafik Peak Time, isu mafia tanah banyak dibahas pada periode di dalam kotak merah di bawah ini. Isu ini terlihat banyak memberikan sentimen negatif terhadap kata kunci pemantauan. Meskipun dari grafik Sentiment Trend tampak bahwa sentimen positif lebih mendominasi pemberitaan normalisasi Sungai Ciliwung. Kemungkinan karena belum banyak media massa yang mempermasalahkan keterlambatan proyek dan ancaman bencana banjir yang kerap menyumbang sentimen negatif.

Meski proyek ini dihentikan oleh Gubernur Anies, namun bukan berarti proyek normalisasi Ciliwung ini mandek total. Sejumlah upaya masih dilakukan pemerintah dan terekam dalam pemberitaan media massa dalam sebulan periode pemantauan. Selain mengurai benang kusut mafia tanah seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, pemerintah telah menyiapkan hunian yang layak untuk warga terdampak normalisasi. Pemda DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar untuk menormalisasi sejumlah sungai dan waduk di wilayah tersebut.

Penutup

Pembaca mungkin sudah bisa melihat apa saja isu yang berkembang di sekitar wacana normalisasi Sungai Ciliwung meski hanya dalam waktu sebulan pemantauan. Mulai dari penghentian proyek, mafia tanah, hingga rencana pemerintah untuk melanjutkan rencana tersebut. Bagaimanapun juga bencana banjir masih mengancam wilayah DKI Jakarta hingga saat ini. Tentu dibutuhkan kerja ekstra dari pemerintah guna mengurangi dampak bencana jika memang tidak bisa mengurai masalah hingga ke sumbernya.