Djawanews.com – Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatan menjadi sorotan. Banyak yang menilai reshuffle lebih mengarah kepada kepentingan politik daripada kepentingan rakyat.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan pandangan tersebut bisa dibenarkan dari posisi menteri yang direshuffle. Pun dengan posisi wakil menteri yang diisi oleh orang-orang yang memang terkait dengan kepentingan politik Jokowi.
Diketahui Menteri Perdagangan (Mendag) diisi oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas selaku Ketua Umum PAN dan Menteri ATR/BPN diisi oleh Hadi Tjahjanto selaku mantan Panglima TNI.
Kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan diisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri ATR/BPN diisi oleh Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.
Menurut Muslim Arbi, semuanya hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik.
"Kalau dilihat dari posisi para menteri yang direshuffle dan jabatan yang diisi oleh pejabat baru, ini sekadar mengakomodir kepentingan politik. Bukan untuk pasang menteri untuk kepentingan rakyat," ujar Muslim, dikutip dari rmol.id, Kamis 16 Juni.
Pasalnya, kata Muslim, menteri-menteri yang sudah ada di Kabinet Indonesia Maju lainnya juga banyak diisi kepentingan politik tidak dicopot oleh Jokowi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
"Demikian juga Zulhas yang masuk di kabinet sebagai hadiah bagi PAN yang semula di luar koalisi dan masuk koalisi untuk perkuat posisi koalisi di DPR," tandasnya.
