Djawanews logo
×
  • Masuk
  • Berita Hari Ini
  • Bisnis
    • Entrepreneur
    • Market
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Infotainment
    • Inspirasi
    • Kesehatan
    • Relationship
  • Otomotif
  • Sepak Bola
  • Sport
  • Teknologi
  • Travel
  • Serba-serbi
  • Kriminal
  1. Home
  2. Berita Hari Ini
KUHP Baru Pidanakan Nikah Siri, Gus Hilmy: Ini Problematik dan Perlu Dirumuskan Kembali
Anggota DPD RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. (IST)

KUHP Baru Pidanakan Nikah Siri, Gus Hilmy: Ini Problematik dan Perlu Dirumuskan Kembali

Saiful Ardianto
Saiful Ardianto 08 Januari 2026 at 09:35pm

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyambut pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai langkah penting reformasi hukum nasional. Namun, ia menilai sejumlah ketentuan di dalamnya perlu ditinjau ulang, khususnya terkait pemidanaan nikah siri. Pendekatan pidana dalam persoalan tersebut, menurutnya menyisakan persoalan logika hukum dan prinsip konstitusional.

Dalam KUHP baru, Pasal 402 mengatur ancaman pidana penjara hingga 4,5 tahun bagi pelaku nikah siri. Sementara itu, Pasal 412 mengatur ancaman pidana maksimal 6 bulan bagi mereka yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan. Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut menilai bahwa perbandingan ancaman pidana tersebut tidak proporsional.

“Nikah siri itu sah secara agama dan merupakan peristiwa perdata. Tetapi justru diancam pidana berat. Sementara hidup bersama tanpa ikatan perkawinan hanya dikenai pidana ringan. Dari sisi logika hukum, ini problematis,” kata Anggota Komite II DPD RI tersebut dalam keterangan tertulis pada Kamis (8/1/26).

Gus Hilmy mendukung pernyataan Ketua MUI Pusat Bidang Komisi Fatwa, Prof. Dr. KH. Asrorun Niam, M.A., yang sebelumnya telah mempersoalkan pasal ini. Gus Hilmy mengatakan, negara seharusnya membedakan secara tegas antara urusan pidana dan praktik keagamaan. Menurutnya, pemidanaan nikah siri berpotensi bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

“Ini tidak sesuai dengan konstitusi kita. Selain bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila, juga dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Nikah siri itu bagian dari praktik keagamaan yang hidup di masyarakat. Ketika praktik keagamaan dipidana, negara masuk terlalu jauh ke wilayah keyakinan warga,” tegas Gus Hilmy.

Dari sudut pandang hukum pidana, Gus Hilmy menilai ketentuan tersebut mencerminkan kecenderungan overkriminalisasi. Ia mengingatkan bahwa hukum pidana memiliki sifat ultimum remedium, yakni upaya terakhir dalam penyelesaian perkara, bukan instrumen utama untuk mengatur relasi sosial dan keagamaan.

“Hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan. Ia seharusnya menjadi jalan terakhir. Dalam kasus nikah siri, penggunaan pidana justru melanggar asas dasar hukum pidana itu sendiri. Persoalan utama nikah siri bukan terletak pada akad perkawinannya, melainkan pada pencatatan dan dampak hukum yang muncul kemudian. Persoalan hak perempuan dan anak, dapat diselesaikan melalui penguatan mekanisme pencatatan dan perlindungan hukum,” jelas Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Meski demikian, Gus Hilmy menegaskan dukungannya terhadap perkawinan yang tercatat, resmi, dan diketahui negara. Negara, menurutnya, berhak mengatur dan memberi sanksi terhadap praktik nikah yang tidak dicatat. Namun, sanksi tersebut tidak semestinya berbentuk pidana penjara.

“Kami mendukung nikah tercatat. Negara boleh memberi sanksi. Tetapi jangan pidana seperti ini. Nikah itu bukan hanya urusan dua orang. Ada wali, saksi, dan pihak-pihak lain. Kalau dinyatakan sah secara agama, berarti ada kerelaan dari semua pihak itu. Kalau dipidana, apakah semuanya juga akan dipidana karena dianggap terlibat dalam tindakan kriminal?” ujar salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.

Gus Hilmy pun menyinggung praktik di sejumlah negara lain. Di Malaysia, perkawinan tanpa pencatatan dikenai sanksi administratif. Sementara di Maroko, reformasi hukum keluarga menekankan penguatan pencatatan dan perlindungan hak perempuan serta anak, tanpa mempidanakan akad nikah.

“Di negara-negara lain ini perdata. Malaysia ada sanksi administratif, di Maroko juga demikian, bukan akadnya yang dipersoalkan. Dengan dipidanakan, ada kekawatiran, justru nikah siri berpotensi mendorong praktik sembunyi-sembunyi dan menyulitkan kelompok rentan mengakses keadilan. Karena itu, kami mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk merumuskan ulang ketentuan pemidanaan nikah siri dalam KUHP baru agar selaras dengan Pancasila, konstitusi, dan rasa keadilan masyarakat,” pungkas Gus Hilmy.

Bagikan:
#KUHP#KUHP baru#nikah siri#Gus Hilmy

Berita Terkait

    Investasi 10 Smart City Indonesia-China Capai US$50 Miliar, Pembangunan Dimulai 2027
    Berita Hari Ini

    Investasi 10 Smart City Indonesia-China Capai US$50 Miliar, Pembangunan Dimulai 2027

    Djawanews.com - Investasi 10 Smart City menjadi salah satu agenda utama dalam kesepakatan strategis Indonesia dan China yang diumumkan pada 18 November 2026. Melalui kerja sama tersebut, pembangunan 10 kota ....
    Saiful Ardianto
    Saiful Ardianto
  • Kesepakatan Investasi Indonesia dengan China Capai Rp1.300 Triliun, Ini Daftar Proyeknya!
    Berita Hari Ini

    Kesepakatan Investasi Indonesia dengan China Capai Rp1.300 Triliun, Ini Daftar Proyeknya!

    Saiful Ardianto 19 Nov 2026 17:26
  • Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional
    Berita Hari Ini

    Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional

    Saiful Ardianto 18 Nov 2026 20:58
  • Investasi Smelter Alumina di Lingga Mulai Land Clearing, Lahan Pengganti 375 Hektare Disiapkan?
    Berita Hari Ini

    Investasi Smelter Alumina di Lingga Mulai Land Clearing, Lahan Pengganti 375 Hektare Disiapkan?

    Djawanews.com - Investasi smelter alumina di Lingga mulai memasuki tahapan lapangan melalui kegiatan pembersihan lahan atau land clearing di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten ....
    Saiful Ardianto
    Saiful Ardianto
  • Senator Gus Hilmy: Badak Mau Dipindahkan, Perairan Ujung Kulon Justru Masuk Wilayah Tambang. Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?
    Berita Hari Ini

    Senator Gus Hilmy: Badak Mau Dipindahkan, Perairan Ujung Kulon Justru Masuk Wilayah Tambang. Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?

    Saiful Ardianto 17 Nov 2026 22:12
  • Polisi Usut Penipuan Investasi Tenun Tonic, 96 Orang Laporkan Kerugian Rp1,9 Miliar!
    Berita Hari Ini

    Polisi Usut Penipuan Investasi Tenun Tonic, 96 Orang Laporkan Kerugian Rp1,9 Miliar!

    Saiful Ardianto 17 Nov 2026 17:13

Anda Harus Tahu

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?
Kesehatan

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda
Lifestyle

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar
Lifestyle

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android
Teknologi

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!
Lifestyle

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan
Kesehatan

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan

Populer

Perkembangan Capaian Investasi Kabupaten Bangka: Tembus Rp2,6 Triliun?
Berita Hari Ini

1

Perkembangan Capaian Investasi Kabupaten Bangka: Tembus Rp2,6 Triliun?

Senator Gus Hilmy: Badak Mau Dipindahkan, Perairan Ujung Kulon Justru Masuk Wilayah Tambang. Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?
Berita Hari Ini

2

Senator Gus Hilmy: Badak Mau Dipindahkan, Perairan Ujung Kulon Justru Masuk Wilayah Tambang. Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?

Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional
Berita Hari Ini

3

Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional

Investasi Smelter Alumina di Lingga Mulai Land Clearing, Lahan Pengganti 375 Hektare Disiapkan?
Berita Hari Ini

4

Investasi Smelter Alumina di Lingga Mulai Land Clearing, Lahan Pengganti 375 Hektare Disiapkan?

Kesepakatan Investasi Indonesia dengan China Capai Rp1.300 Triliun, Ini Daftar Proyeknya!
Berita Hari Ini

5

Kesepakatan Investasi Indonesia dengan China Capai Rp1.300 Triliun, Ini Daftar Proyeknya!

Pilihan Editor

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien
Berita Hari Ini

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya
Berita Hari Ini

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said
Berita Hari Ini

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD
Berita Hari Ini

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa
Berita Hari Ini

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa
Berita Hari Ini

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Follow Google News Kami: Djawanews logo
Djawanews logo
Tentang Kami Kontak Kami Privacy Policy Redaksi Pedoman Media Siber Karir
fb
tw
ig
© Copyright 2026 Djawanews Media Utama
arrow-up