Djawanews.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah berstatus ASN. Maka segala aturan yang sebelumnya melekat juga kini sudah diubah.
Pimpinan KPK mengubah aturan soal perjalanan dinas pegawai dengan menerbitkan Peraturan KPK (Perkom) 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.
Dengan peraturan baru ini, biaya para pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya akan ditanggung oleh panitia penyelenggara.
"Namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri Senin, 9 Agustus 2021.
Meski aturan soal perjalanan berubah namun para pegawai KPK tetap tak diperbolehkan menerima honor saat menjadi narasumber ketika menjalankan tugas.
Selanjutnya, Ali mengatakan pembiayaan perjalanan dinas ini bukanlah bentuk gratifikasi atau suap. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk mengakomodir pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar lingkup ASN yaitu kementerian maupun lembaga.
Lagipula, kebijakan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta. "Sharing pembiayaan ini mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Padahal program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal," ungkap Ali.
Selain itu, kebijakan ini juga tidak berlaku untuk bidang penindakan. Seluruh perjalanan dinas di kedeputian ini tetap akan menggunakan anggaran KPK demi mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan dalam proses penanganan perkara.
Ali juga memastikan, seluruh pegawai tetap akan melaksanakan tugasnya sesuai kode etik pegawai dengan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas dan Inspektorat KPK. Sehingga, mereka akan terhindar dari upaya gratifikasi dan konflik kepentingan.
