Djawanews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penghapuasan tindakan pungutan liar (pungli) harus dimulai dari jajaran atas polri. Listyo tidak ingin lagi mendengar tindakan pungli dengan alasan "setoran" ke atasan.
"Kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk melakukan pungli. Karena alasannya untuk melakukan setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan," kata Listyo dilihat di Instagram pribadinya @listyosigitprabowo, Senin 24 Oktober.
"Saya kira Pak As SDM sudah melakukan nggak ada yang namanya mau masuk sekolah bayar, mau dapet jabatan bayar. Dan ini sudah saya cek di Mabes, tidak ada seperti itu. Termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan," sambungnya.
Mantan Kabareskrim Polri ini memerintahkan seluruh jajaran di Polda dan Polres untuk memberantas pungli atau pungutan liar. Kesempatan seseorang untuk bisa masuk sekolah kepolisian atau personel Polri mendapat kenaikan jabatan, sambungnya, merupakan penilaian yang objektif dan berdasarkan prestasi yang bersangkutan.
Listyo kembali menegaskan, tidak ada pungli di Korps Bhayangkara. Dia pun mengancam akan mencopot personel Polri yang kedapatan melakukan atau menerima pungli. Hal ini agar Polri berubah menjadi lebih baik.
"Jadi kalau saya denger misalkan rekan-rekan, mungkin karena langsung nggak bisa terus lewat orang kemudian bayar, saya coret, saya batalkan. Karena ini terkait dengan komitmen kita ke depan supaya lebih baik. Karena itu saya minta propam betul-betul awasi, saya masih mendengar hal-hal seperti itu, kalau masih ada, saya turunkan propam langsung saya copot," tutup Listyo.
