Djawanews.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berjanji akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kembali di saat PPKM Darurat dan paling lambat akan cair pada minggu kedua bulan Juli.
Hal ini diputuskan dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves), Menteri Desa dan PDTT, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Kepala BPS, Wamenkeu, Kepala BPKP, dan Direktur Utama BRI selaku Ketua Himbara.
"Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 2 Juli.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah kementerian, bansos yang akan diberikan adalah perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) periode bulan Mei-Juni kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Lalu, disalurkan juga program sembako kepada 18,8 juta KPM dan program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta KPM.
Muhadjir mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait mengenai pendataan dan penyaluran.
“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran," ujar Muhadjir.
"Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” lanjutnya.
Sedangkan terkait penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa, Muhadjir meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada.
Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, Muhadjir minta ada kajian ulang penggunaan Dana Desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST.
“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu," ungkap Sri Mulyani.
Namun demikian, Sri Mulyani meminta kepada Mensos agar dapat bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST bulan Mei-Juni 2021.
Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” tutur dia.
