RUU Penyadapan di Indonesia dinilai masih timpang. Komnas HAM, DPR, dan KPK masih bersikukuh terhadap RUU tersebut.
Berkaitan dengan undang-undang (UU) penyadapan sebenarnya sudah diatur dalam UU no 15 tahun 2003. Namun UU tersebut dinilai belum maksimal, sehingga dibutuhkan Rancanan Undang-Undang atau RUU Penyadapan baru.
RUU Penyadapan yang Baru, Tidak Efektif bagi KPK
UU Penyadapan yang lama dinilai oleh DPR masih memiliki banyak kelemahan. Sehingga Badan Legislasi (Baleg) DPR kemudian menyusun draf RUU yang baru untuk merevisi UU yang lama.
Melalui draf RUU tersebut disebut jika kegiatan penyadapan yang dilakukan penegak hukum, harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat izin dari lembaga peradilan yaitu Pengadilan Tinggi.
Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) draft RUU menyebutkan jika pelaksanaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut di dalam Pasal 2 disebut yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan RUU Penyadapan terebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian meminta agar DPR mencermati kembali RUU tersebut dan menganalisis dari perspektif HAM.
RUU Penyadapan akan membatasi ruang gerak KPK (kpk.go.id)
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hairansyah dilansir dari detik.com (09/07/2019) menyatakan jika penyadapan seharusnya fokus pada prinsip dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Waktu dari penyadapan juga disoroti oleh Komnas HAM. Hal tersebut dikarenakan perbedaan jangka waktu antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyadapan, sehingga diharapkan lebih spesifik berkaitan dengan waktu.
Komnas HAM juga menilai berkaitan dengan jumlah lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan, yang dapat berdampak buruk jika tidak dilakukan profesional dan berintegritas.
Pemutaran hasil penyadapan juga hal yang disoroti oleh Komnas HAM. Selama ini hasil penyadapan sering dibuka ke publik saat persidangan. Hal tersebut menurut Komnas HAM bertentangan dengan prinsip HAM sendiri.
RUU yang baru tersebut bagi pihak pelaksana hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya akan memiliki kendalan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan RUU mengharuskan aparat penegak hukum untuk mendapat izin dari pengadilan ketika akan melakukan penyadapan.
KPK tentu dalam kerjanya tidak akan efektif jika diharuskan mendapat izin terlebih dahulu ketika akan melakukan penyadapan. Saat ini KPK dalam kerjanya tidak selalu meminta izin dari hakim.
Hal tersebut yang menjadikan ganjalan bagi DPR, dikarenakan KPK dalam kerjanya langsung melakukan penyadapan sebelum izin turun dari hakim komisaris. Atas dasar ini DPR menyebut penyadapan KPK adalah pelanggaran HAM.
Tentunya KPK sebagai instrumen hukum, hingga saat ini telah menorehkan prestasi yang membanggakan 93 operasi tangkap tangan (OTT) dengan 324 tersangka, tidak bisa dianggap remeh.
Kebanyakan dari OTT yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah hasil dari penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Lalu, dengan adanya RUU Penyadapan yang baru, apakah KPK dapat bekerja dengan efektif lagi?
