Djawanews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini Indonesia dan negara-negara lain di dunia berada pada kondisi iklim kritis. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi sambutan Rakornas BMKG 2022 bertema 'Peran Info BMKG Dalam Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional' secara virtual, Senin 8 Agustus.
"Kita menghadapi tantangan perubahan iklim yang berada pada kondisi yang kritis," kata Jokowi dikutip dari kanal YouTube Info BMKG.
Jokowi mengungkapkan, berdasarkan catatan World Meteorological Organization, indikator perubahan iklim terus memburuk. Dalam tujuh tahun terakhir ini menjadi tahun-tahun dengan suhu terpanas.
Oleh karenanya, perubahan iklim menjadi salah satu isu prioritas global, termasuk Indonesia di samping isu pandemi COVID-19.
"Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita. Penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya Covid-19," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, perubahan iklim ini akan berdampak pada berbagai macam sektor. Berdasarkan catatan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), perubahan iklim berdampak besar pada ketahanan pangan.
"FAO menyebutkan lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen. sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim," kata Jokowi.
Terganggunya ketahanan pangan juga berdampak pada bencana kelaparan. Organisasi kesehatan dunia memprediksi ada belasan juta orang di dunia yang akan menderita kelaparan.
"WHO juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia akibat perang Ukraina," katanya.
Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak berhati-hati dan menanggapi serius masalah perubahan iklim. Dia meminta ada penanganan dan antisipasi sedini mungkin agar Indonesia tidak terlalu terdampak.
"Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," kata Jokowim
"Dampak dari perubahan iklim ini sangat serius. Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," pungkasnya.
