Djawanews.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini tidak bersifat wajib dan sepenuhnya sukarela.
“Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan. Tidak ada yang akan dipaksa makan jika mereka tidak mau. Ada masyarakat Indonesia yang mengalami obesitas, ada anak-anak dari keluarga kaya yang juga obesitas. Tidak akan ada tindakan paksaan, ini hanya berdasarkan sukarela,” kata Hashim dalam keterangan yang dikutip dari ANTARA, Kamis, 22 Mei.
Program MBG disebut akan menjangkau sekitar 82 juta warga negara Indonesia. Hashim merinci, sasaran utama program ini mencakup sekitar 48 juta anak sekolah, 4,3 juta bayi dalam kandungan, serta anak-anak usia dini yang berada di lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
Menurutnya, perluasan program hingga mencakup ibu hamil didasarkan pada pentingnya asupan gizi yang layak bagi janin selama sembilan bulan masa kehamilan. Hal ini juga merespons berbagai saran yang diterima pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hashim mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama Prabowo mendorong program ini adalah tingginya jumlah anak yang pergi ke sekolah tanpa sarapan.
“Sekitar 41 persen dari total anak sekolah pergi belajar dengan perut kosong. Ini melibatkan 18 juta anak. Jadi, inilah salah satu motivator bagi Bapak Prabowo untuk memperkenalkan program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa anak-anak yang belajar tanpa sarapan akan kesulitan menyerap pelajaran karena kekurangan energi selama jam belajar.
Lebih jauh, Hashim menyebutkan bahwa program ini juga berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pemerintah menyediakan makanan untuk 82 juta orang setiap hari, akan terjadi peningkatan permintaan terhadap produk pangan seperti telur, susu, dan sayur-mayur.
“Telur akan dipasok secara lokal, sayuran akan dipasok secara lokal. Mungkin pada tahun pertama atau kedua, sebagian besar susu akan diimpor dari negara tetangga, terutama Selandia Baru dan Australia, dan mungkin sebagian dari India,” jelasnya.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program MBG mencapai 25 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran tersebut ditujukan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat mulai tahun depan.
“Kami memperkirakan program ini akan meningkatkan PDB kita antara 1 hingga 2 persen per tahun,” kata Hashim.
