Djawanews.com – Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tidak pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode.
Menurutnya, bantahan tersebut akan banyak ditertawakan publik, mengingat orang-orang lingkaran Jokowi saat itu juga menyuarakan dukungan perpanjangan jabatan tersebut.
"Seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi. Dan Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode," tutur Gun dalam keterangan yang diterima Djawanews, Selasa 31 Desember.
Gun mengurai, suara perpanjangan periode itu disampaikan ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan dari PSI. Juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Tito Karnavian.
Selanjutnya organ relawan seperti Projo lewat acara "Musra" yang awalnya berniat mencari 'penerus Jokowi', tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode. Juga deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi.
Setelah mencermati semua itu, Gun menuduh kalau pernyataan Jokowi bahwa orang-orang yang meminta 3 periode seperti "menampar dan menjerumuskan dia" hanya drama politik belaka.
Gun beralasan, orang-orang yang dinilai menjerumuskan Jokowi itu bertahan sampai akhir periode Jokowi bahkan disebut-sebut "orang titipan Jokowi" di kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini.
"Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka. Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita? Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan," tambahnya.
Lalu Gun juga menganggap, ada peran besar "Orang Istana" dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana 3 periode dengan alasan yang mengada-ada seperti pandemi Covid 19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945, hingga Sidang Istimewa MPR.
Pada akhirnya, menurut Gun, sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan sikap pura-pura antipati atau penolakan pada wacana 3 periode. Gun pun meminta Jokowi tidak perlu membawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menolak permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi.
"Berdasarkan alasan-alasan di atas maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana 3 periode hanya menjadi bahan tertawaan publik karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini dan sudah diketahui secara luas oleh publik," tandasnya.
Sebelumnya Presiden Ke-7 RI Jokowi menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara. "Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin.
Bahkan, ia meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucapnya.
Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya. "Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku.
Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto memberikan pernyataan melalui media sosial pribadinya. Pada pernyataan tersebut, dia menyinggung soal pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati.
