Prabowo dan Sandi memberikan gugatannya ke MK. Simak artikel berikut ini.
Tim kuasa hukum Paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah melayangkan gugatan terkait pemilu presiden 2019 kepada MK secara resmi. Gugatan tersebut dilayangkan pada hari pada Jumat (24/5/2019) lalu. Gugatan tersebut berisi permohonan sebanyak 37 lembar dan diterima pada pukul 22.35 WIB.
Tim kuasa hukum yang dibentuk oleh Prabowo-Sandi berisi delapan pengacara. Kedelapan pengacara tersebut adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli. Dipimpin oleh Bambang Widjojanto, tim kuasa menyerahkan gugatan ke Gedung Mahkamah Konstitusi.
Gugatan pemilu presiden 2019 yang dilayangkan memuat beberapa tuntutan.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Tuntutan pertama adalah agar Mahkama Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.
Tuntutan yang kedua adalah agar MK melakukan pembatalan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019. Pembatalan meliputi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh elemen pemilihan umum nasional serentak. Mulai dari pembatalan Anggota DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2019.
Dalam tuntutannya yang ketiga, Prabowo-Sandi juga meminta MK untuk menyatakan bahwa paslon 01 terbukti melakukan pelanggaran Pilpres tahun 2019, Kecurangan yang dilakukan Paslon 01 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
“Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Joko Widodo dan K.H. Maruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.”
Gugatan yang keempat adalah mendiskualifikasi Jokowi-Maruf Amin. Hal tersebut didasarkan pada kecurangan yang dilakukan paslon 01 tersebut. Tim kuasa hukum Paslon 02 meminta agar MK membatalkan Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019.
Kemudian tim kuasa hukum juga memberikan gugatan yang kelima yang berupa penetapan Paslon 02 sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Gugatan ini sebagaimana yang tercantum dalam berkas gugatan yang dilayangkan ke MK.
Gugatan keenam, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi juga meminta kepada MK agar memberikan perintah kepada KPU sebagai termohon agar mengeluarkan putusan. Putusan tersebut berisi surat keputusan penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
Dalam gugatan yang terakhir, KPU juga bisa melakukan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada UU pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
“Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” ujar tim hukum menutup gugatannya terkait pemilu presiden 2019.
