Djawanews.com – Ketua Golkar Solo Kusrahardjo diberhentikan dari jabatannya, karena hasil evaluasi yang dinilai tidak menunjukkan perubahan yang signifikan setalah dua tahun dilantik. DPD Golkar Jateng sudah lama mengamati perkembangan semua DPD Golkar kabupaten dan kota se-Jateng untuk persiapan Pemilu 2024, termasuk DPD Golkar Solo.
DPD Golkar Jateng menemukan sudah cukup lama tidak ada kesepahaman dan perkembangan signifikan untuk menggerakkan Golkar di Kota Surakarta. Pihaknya mengaku Golkar Kota Surakarta tidak ada pergerakan organisasi lebih progresif karena ada beberapa teman di DPD kurang diakomodasi dengan baik, sehingga perjalanannya menjadi kurang lincah dan efektif.
"Kami lebih efektif lagi, tetapi semua kader harus diberdayakan dengan baik, karena setiap kader mempunyai talenta, pendekatan barang kali tempat-tempat tertentu harus dioptimalkan," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah Yuliyatmono di Solo seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/2),
Yuliyatmono pun diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Surakarta menggantikan Kusrahardjo yang dihentikan dengan hormat, per tanggal 9 Februari 2023.
Menurut dia, Kusrahardjo akan ditugaskan khusus sesuai potensi pengurusan yang layak panggilan dari DPD Golkar Jateng. Pasalnya, tegas Yuliyatmono, semua kader Golkar pada hakikatnya ketika ditugaskan apapun dan dimanapun harus siap.
Dia menyampaikan DPD Golkar Kota Surakarta perlu progresif. Siapa pun yang nanti akan ditugasi berikutnya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Surakarta, akan melakukan inventarisasi kader-kader progresif yang hadir menjawab tantangan pada Pemilu 2024.
Yuliyatmono mengatakan untuk percepatan Kota Surakarta membutuhkan Ketua DPD Partai Golkar yang bisa berkomunikasi dengan ketua-ketua partai politik di Kota Surakarta. Kekuatan Ketua Golkar harus bersinergi dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa.
"Kami ingin Golkar Surakarta bergerak progresif, berbenah, dan jaya kembali. Merespon tuntutan publik, mendapat suara banyak di pemilu, targetnya siapapun Ketua DPD baru harus kompeten. Harus bersinergi dengan Wali Kota kalau perlu bisa jadi wali kota," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) akan dilaksanakan maksimal dua pekan ke depan untuk menentukan pengganti Kusrahardjo.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
