Djawanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim supervisi untuk memastikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digarap oleh Kementerian Kebudayaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga keutuhan fakta sejarah dalam proses tersebut.
"Jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati," kata Puan, Senin, 7 Juli.
Puan menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota Komisi X DPR yang meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda bahkan dihentikan. Permintaan itu mencuat setelah pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada bukti mengenai pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998, menuai kontroversi.
Puan tak ingin dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Karena itu, ia menekankan seluruh proses harus dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas.
"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," kata Puan.
Puan juga menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilandasi dengan prinsip saling menghargai. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada fakta-fakta sejarah dihilangkan dalam proyek yang digarap Kemenbud.
"Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, ya apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah,” tegas Puan.
Sebagai informasi, Tim Supervisi dibentuk DPR setelah proyek penulisan ulang sejarah menuai berbagai kontroversi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan hasil musyawarah dengan pimpinan DPR lainnya.
Nantinya, Tim supervisi ini akan terdiri dari Komisi III DPR yang membidangi hukum dan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
Menurut Dasco, Tim supervisi ini ditugaskan untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.
"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah," ungkap Dasco dalam keterangannya, Sabtu, 5 Juli.
Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud tidak lagi menjadi polemik.
"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan," katanya.
