Djawanews.com – DPP Partai Demokrat Kamhar Lamuni membantah pernyataan Hasto PDIP yang menyebut Demokrat mengubah sistem Pemilu 2008 demi naikkan suara partai.
"Tuduhan Bung Hasto bahwa karena perubahan sistem pemilu tersebut Partai Demokrat memperoleh kenaikan hampir 300 persen. Pernyataan itu tak hanya keliru namun juga menyesatkan," kata Kamhar dalam keterangannya, Minggu (19/2).
Menurutnya, kenaikan elektoral partainya pada masa itu dikarenakan rakyat masih sangat menghendaki Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua.
"Persentase perolehan suara Pak SBY jauh di atas Partai Demokrat, artinya capaian Partai Demokrat pada masa itu terkerek naik sebagai insentif politik dari rakyat yang mengetahui bahwa Demokrat adalah partainya Pak SBY yang akan menjadi kendaraan politik Pak SBY untuk maju lagi," katanya.
Ia mengatakan alasan Demokrat bersikukuh mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka lantaran dinilai paling demokratis.
Dengan sistem tersebut, kata dia, rakyat yang berdaulat menentukan wakilnya di parlemen. Kamhar pun meminta Hasto lebih banyak belajar tentang demokrasi. Ia mengatakan intisari demokrasi adalah kedaulatan rakyat.
"Parpol salah satu pilar demokrasi menjadi alat untuk melayani kedaulatan rakyat. Bukan sebaliknya, kedaulatan rakyat dikebiri untuk kepentingan partai politik. Apalagi dibumbui seolah-olah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi pintu masuk oligarki," katanya.
Hasto sebelumnya menjawab sentilan SBY yang mempertanyakan apa kegentingan mengganti sistem Pemilu.
SBY mempertanyakan urgensi mengubah sistem proporsional pemilu dari terbuka menjadi tertutup, seiring Mahkamah Konstitusi yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan putusan terkait gugatan tersebut. Hasto menyebut SBY lupa dirinya pernah mengganti sistem Pemilu pada 2008 silam.
"Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto kepada wartawan di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2).
Hasto mengatakan saat itu SBY mengganti sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup hanya 4 bulan sebelum Pemilu. Dia menyebut saat itu SBY mengubah sistem pemilu demi meraup keuntungan jangka pendek.
"Itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan, ternyata itu kan ditempatkan sebagai bagian dari suatu strategi kemenangan jangka pendek, sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen," kata Hasto.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
