Djawanews.com – Dalam upaya memperkuat keamanan data negara, pemerintah akan menerapkan model zero trust dalam pengembangan dan pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN). Model ini diadopsi untuk mencegah serangan siber yang kian banyak di era digital.
Pendekatan zero trust mengasumsikan bahwa tidak ada perangkat, sistem, atau pengguna yang dapat dipercaya secara otomatis. Semua harus melalui autentikasi berlapis dan kontrol akses yang ketat hingga terbukti aman.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Antara, Senin, 23 September.
"Hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan autentifikasi berlapis," kata Hadi.
Selain itu, menurutnya pemantauan keamanan pada sistem PDN nantinya bakal berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya AI diintegrasikan dalam sistem pemantauan jaringan PDN guna mendeteksi keamanan siber secara real time.
Teknologi itu bisa mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan yang berpotensi menjadi serangan secara lebih dini. Dia mengatakan pemerintah juga bakal memperketat kebijakan terhadap akses data.
Dia mengatakan bahwa upaya-upaya memperketat itu dilakukan guna mengurangi risiko adanya "insider threat". Nantinya, kata dia, setiap akses pada data vital harus melalui proses validasi.
Di samping itu, dia tak memungkiri bahwa peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). merupakan hal yang penting dalam membangun dan mengelola PDN. Maka dari itu, dia mengatakan pemerintah terus berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan SDM.
"Kami memang menyadari bahwa terdapat tantangan besar, bahwa perkembangan teknologi siber yang sangat cepat ini sering kali membuat regulasi tertinggal. Kebijakan dan keamanan harus selalu diperbarui," kata mantan Panglima TNI itu.
