Djawanews.com – Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disebut Cak Imin menyebutkan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya jika tetap memaksakan akan menerapkan sistem pemilu tertutup atau sistem pemmilu coblos partai.
Sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos calon legislatif adalah yang digunakan di Indonesia sesuai aturan dalam undang-undang. Kini, sistem pemilu itu tengah digugat sejumlah pihak di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sampai detik ini kita tidak tahu tiga hari lagi akan ada Keputusan MK dan kalau keputusan MK itu bersifat tertutup, tidak tahu kita. Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan bahaya, politik dalam keadaan bahaya," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (21/2).
"Nah ini tantangan berat konstelasi politik nasional kita berubah tanpa kita tidak tahu yang bakal terjadi," sambungnya.
Menurutnya, masyarakat kini tengah menghadapi tantangan yang benar-benar baru jika MK nantinya memutuskan sistem proporsional tertutup. Cak Imin pun menilai bahwa sistem tersebut tak masuk akal.
"Bayangkan kalau besok keputusan MK pemilihan umum bersifat tertutup, tidak logis, tidak logis," ujar pria yang pula dikenal sebagai Wakil Ketua DPR itu.
Cak Imin berpendapat pergantian sistem pemilu dari terbuka ke tertutup adalah sebuah hal yang tak adil. Menurutnya, perubahan sistem yang disebut sebagai bentuk perbaikan itu membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya.
"Jadi kalau merubah sistem hendaknya ketika mengakhiri pemilu, sehingga ada persiapan lima tahun untuk semua komponen pemilu menyiapkan diri. KPU, partai politik, masyarakat, pemilih, caleg, capres, semuanya harus menyiapkan diri," ucapnya.
Perdebatan tentang sistem pemilu muncul setelah PDIP mendorong pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup. Mereka menilai sistem yang berlaku saat ini membuat pemilu mahal.
Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih caleg. Mereka hanya berhak memilih partai politik.
Parpol punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. Perdebatan tentang sistem itu terus bergulir.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan usulan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup di tengah proses Pemilu 2024 yang sudah berjalan.
"Tepat kah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan?" tulis Presiden keenam RI itu dikutip dari laman Facebook resmi SBY, Minggu (19/2).
Dari sembilan partai di parlemen sejauh ini, hanya PDIP yang mendukung diterapkan sistem coblos partai. Sementara, delapan fraksi lainnya mulai dari Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menolak wacana tersebut.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
