Djawanews.com – Pemerintahan Turki menyatakan siap bekerja sama dengan Taliban meskipun pemerintahan Afghanistan saat ini tidak inklusif. Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan syarat ke Taliban supaya membentuk pemerintahan yang lebih luas.
Turki merupakan anggota NATO yang bekerja sama dengan Qatar untuk mengoperasikan bandara Kabul untuk perjalanan internasional, setelah Taliban mengambil alih kekuasaan dan negara-negara asing menarik diri dari Afghanistan.
Ankara menyambut baik pesan awal Taliban, tetapi mengatakan akan mengevaluasi keterlibatan dan pengakuannya terhadap kelompok tersebut berdasarkan tindakan mereka.
"Melihat pendekatan Taliban saat ini, sayangnya kepemimpinan yang inklusif dan menyeluruh belum terbentuk," ujar Presiden Erdogan setelah menghadiri Majelis Umum PBB di New York seperti mengutip Al Jazeera dari Haberturk 23 September.
"Saat ini, hanya ada beberapa sinyal (tentang) kemungkinan beberapa perubahan, mungkin ada suasana yang lebih inklusif dalam kepemimpinan. Kami belum melihat ini. Jika langkah seperti itu dapat diambil, maka kita dapat beralih ke titik membahas apa yang dapat kita lakukan bersama," paparnya.
Komentar Presiden Erdogan muncul setelah Duta Besar Turki untuk Kabul, Cihad Erginay, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi.
Erginay mengatakan di Twitter, dia berjanji "dukungan berkelanjutan Turki kepada rakyat Afghanistan dan komitmen untuk membangun ikatan bersejarah kami".
Awal bulan ini, Taliban menunjuk veteran garis keras ke dalam kabinet yang semuanya laki-laki. Taliban telah membingkai kabinet sebagai pemerintah sementara, menunjukkan perubahan masih mungkin terjadi, tetapi tidak mengatakan apakah akan ada pemilihan.
Sementara itu, negara tetangga Pakistan, sekutu dekat Turki, juga termasuk di antara negara-negara yang menyerukan Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.
Awal pekan ini, Perdana Menteri Imran Khan mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter menyebut, "memulai dialog dengan Taliban untuk pemerintah Afghanistan yang inklusif untuk memasukkan Tajik, Hazara dan Uzbek.
Taliban mengatakan ingin pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang, tetapi susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi banyak negara.
Beberapa menteri sementara masuk dalam daftar hitam PBB tentang “teroris dan penyandang dana terorisme” internasional.
Diketahui Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu, setelah kemenangannya yang menakjubkan di medan perang, merebut lebih dari selusin ibu kota provinsi dalam waktu kurang dari dua minggu. Ini adalah kedua kalinya Taliban memerintah Afghanistan.
