Djawanews.com – Massa buruh mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menggelar aksi demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 yang akan ditetapkan pada hari ini, Selasa, 21 November.
Meski peluangnya tipis, buruh berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersedia menentukan besaran kenaikan UMP 2024 sesuai keinginan mereka, yakni 15 persen menjadi sekitar Rp5,6 juta.
"Kira-kira sekitar 15 persen, itu harapan kami dari kaum buruh. Silakan nanti Bapak Gubernur, harapan kami bisa memberikan keputusan kebijakan yang sangat bijaksana buat kaum buruh," kata Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yusup Suprapto selalu perwakilan buruh di Balai Kota DKI, Selasa, 21 November.
Yusup menilai kenaikan UMP 15 persen merupakan batasan yang cukup bagi para buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengingat, pada tahun ini, harga kebutuhan pokok terus meningkat.
"Sebagai catatannya, tahun lalu saja beliau (Heru) berani menetapkan kenaikannya itu 5,6 persen. Artinya, kami berharap beliau bisa memberikan kenaikan yang pantas sebagaimana usulan dari serikat pekerja, serikat buruh, itu kenaikannya itu di angka Rp5,6 juta," jelas dia.
Bila kenaikan upah para pekerja naik cukup tinggi, buruh bisa menutupi kebutuhan biaya hidupnya. Dari hal ini, Yusup yakin akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.
"Kalau upah saya naiknya bagus, mencukupi kebutuhan hidup saya untuk tahun depan, kan saya bisa membelanjakan uang saya untuk kepentingan-kepentinhan dalam negeri saya, keluarga saya, anak-anak saya. Roda perekonomian juga hidup," tutur Yusup.
Sebagai informasi, penetapan nilai UMP 2024 akan dituangkan dalam keputusan gubernur (kepgub). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki waktu hingga 21 November 2023 untuk meneken kepgub tersebut.
Penetapan besaran UMP yang dituangkan dalam kepgub tersebut didasarkan pada evaluasi sidang Dewan Pengupahan yang dibahas oleh pemerintah, unsur pengusaha, unsur pekerja, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Sidang Dewan Pengupahan yang digelar pada Jumat, 17 November di Balai Kota DKI Jakarta sempat berjalan alot. Seperti tahun-tahun sebelumnya, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha tak sependapat dengan unsur buruh dalam merekomendasikan kenaikan UMP.
Akhirnya, sidang Dewan Pengupahan menghasilkan tiga rekomendasi berbeda. Rekomendasi UMP Jakarta tahun 2024 dari unsur pengusaha sebesar Rp5.043.068. Besaran ini dihasilkan dari formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,20 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.
Sementara, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5.637.068. Mereka tak menggunakan formula (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang menjadi acuan pemerintah pusat, melainkan Inflasi DKI Jakarta 1,89 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 4,96 persen, ditambah indeks tertentu 8,15 persen
Lalu, unsur pemerintah juga memberikan rekomendasi yang masih mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2023. Hanya saja, Pemprov DKI menggunakan alfa 0,30 dari pertumbuhan ekonomi Jakarta yang menghasilkan angka Rp5.067.381.
Beberapa waktu lalu, Heru memberi sinyal dirinya akan mengikuti usulan Dewan Pengupahan unsur Pemprov DKI dalam menetapkan UMP 2024. Pemprov DKI merekomendasikan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381. Nominal ini bertambah Rp165.583 atau 3,378 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798.
"Angkanya sesuai (rekomendasi unsur pemerintah), 0,3. Nanti, keputusan gubernur," ucap Heru pada Minggu, 19 Oktober.
