Djawanews.com – Kantor DPRD Kabupaten Banjarnegara digeruduk oleh ratusan kontraktor, Senin (6/7/2020) siang. Aksi ini dilakukan lantaran DPRD dinilai tak transparan dalam pengadaan tender proyek.
Para kontraktor yang tergabung dalam forum jasa kontruksi (Forjasi) yang ada di Kabupaten Banjarnegara menuntut agar pemerintah segera membasmi para mafia proyek. Pasalnya, sejak tahun 2017 hingga sekarang, mafia ini memonopoli proyek pembangunan.
Selain itu mereka juga meminta agar segera dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki masalah ini. Sayangnya, pihak eksekutif yang diundang satupun tak hadir untuk mendengarkan aspirasi kontraktor. Masa terpaksa mendatangi kantor FPRD setempat.
Para kontraktor juga mengajukan keberatan lantaran Pemda banjarnegara selalu memenangkan PT Besar untuk mengerjakan proyek dengan nilai kecil. Hal ini berimbas pada kontraktor kecil yang tak bisa terlibat dalam proyek pembangunan di daerahnya sendiri.
Selain itu, adanya sistem tender proyek penggabungan antarkecamatan yang tadinya terjangkau jadi tak terjangkau. Hal ini lantaran nilai proyek yang ditawarkan menjadi puluhan milyar rupiah dan ini sangat memberatkan bagi kontraktor. Padahal, usaha kontraktor masuk dalam kategori usaha mikro dan menengah atau UMKM.
Ketua Forjasi Banjarnegara Imam Naf’an meminta kepada DPRD Banjarnegara untuk segera membasmi habis mafia tender proyek di Banjarnegara.
Menanggapi hal ini, Ismawan Setya Handoko, Ketua DPRD Banjarnegara berjanji akan segera mengadakan rapat terbatas dengan komisi tiga yang membidangi masalah pembangunan.
