Djawanews.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan cerita di balik partainya mendapatkan delapan kursi di Kabinet Merah Putih. Salah satunya Partai Golkar sepakat untuk memberikan posisi ketua MPR kepada Partai Gerindra.
Hal itu diungkapan dalam pidatonya di acara Tasyakuran HUT Golkar ke-60 di Kantor DPP Partai Golkat, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 21 Oktober.
Dia mengungkapkan, selain delapan kursi menteri, Golkar juga dapat tambahan tiga kursi wakil menteri, dan kemungkinan satu kursi untuk mengisi jabatan setingkat menteri yang akan dilantik Selasa (22/10). Serta bonus di Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Kemarin sudah diumumkan anggota Kabinet Merah Putih. Jumlah menteri yang kita dapat delapan, wakil menteri tiga, insyaallah ada lagi yang dilantik jabatan setingkat menteri," kata Bahlil.
"Jadi kalau kita hitung itu 8 plus 1 plus 3, plus 102 (anggota) DPR RI. Oh iya lupa, DEN, Dewan Ekonomi Nasional yang ngeri juga katanya bisa panggil-panggil menteri," imbuhnya.
Dia lantas menceritakan, awalnya Presiden Prabowo Subianto hanya memberi jatah lima kursi menteri untuk Golkar. Hal ini didiskusikannya dengan senior partai berlambang pohon beringin yaitu Aburizal Bakrie alias Ical.
"Saya berkomunikasi terus dengan Bang Ical, sering saya telepon. Jatah kita waktu itu kan lima ya bang? Jatah kita waktu itu lima. Karena sudah terjadi saya buka saja," ucap Bahlil.
Tawaran lima kursi menteri itu lalu dikonsesukan dengan kursi ketua MPR. Seharusnya, posisi ketua MPR merupakan jatah Partai Golkar tapi diberikan kepada Gerindra.
Golkar, kata Bahlil, tak bisa melawan. Sebab Gerindra adalah partai besutan Prabowo.
"Jatah kita lima, kemudian waktu itu (kusri ketua) MPR dikonsesukan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres. Kita enggak bisa lawan presiden, kalau kita lawan presiden, repot kita semua," kata Bahlil.
Namun, dia tetap melalukan lobi-lobi untuk meminta jatah kursi lain sebagai 'tukar guling' dengan posisi ketua MPR.
"Kemudian kita melakukan komunikasi politik apa Bang Ical, ini (kursi ketua MPR) diambil tapi kita juga minta yang lain," kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga melobi agar lima jatah kursi menteri untuk Golkar tidak dihitung dengan dirinya. Dia menginginkan kursi menteri untuknya karena perannya dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Lobi-lobi berhasil, akhirnya Golkar mendapat jatah tujuh kursi menteri dari semula hanya lima kursi.
"Waktu itu, lima itu katanya termasuk ketua umum. Saya bilang, kalau saya jadi ketua umum Partai Golkar kemudian jadi menteri mengambil jatah ketum Golkar, berarti saya tidak memboboti Golkar, tapi saya mengurangi jatah Golkar, saya enggak mau," kata Bahlil.
"Saya bilang bahwa saya ketua TKS, harusnya saya punya jatah satu di luar Partai Golkar. Itulah cerita kenapa Golkar dapat 6 tambah 1 jadi 7 awalnya. Jadi MPR-nya kita kasih, tapi kita ambil satu lagi, jadi 7," imbuhnya.
Belakangan, eks Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian yang sama yang diisinya saat era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dengan adanya Airlangga di kabinet Prabowo, maka jatah kursi menteri untuk Partai Golkar pun bertambah. Dari awal hanya lima, kemudian proses lobi-lobi menjadi tujuh, dan berujung jadi delapan kursi.
"3-4 hari kemudian Bang Ical menelepon saya malam, pagi, siang untuk memastikan. Saya bilang, 'Bang, enggak perlu dipastikan, barang ini insyaallah jadi', karena beliau (Airlangga) punya kualitas yang baik kok," kata Bahlil.
"Dan alhamdulillah, jadi delapan (kursi menteri). Tadi saya pikir, ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintah," ucapnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Total ada 48 menteri yang terdiri dari 7 menko. Serta lima kepala lembaga setingkat menteri.
Sedangkan jumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih mencapai 56 orang, yang tediri dari dua wamenko.
Adapun delapan menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Sementara wakil menteri dari Partai Golkar yaitu Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Aryani, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti.
Serta tambahan Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
