Djawanews.com - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud buka suara soal pembangunan rumah dinasnya. Kini pembangunan rumah dinas itu telah menelan anggaran sekitar Rp34 M.
Rumah dinas itu jadi sorotan karena anggaran yang cukup besar namun belum rampung dikerjakan. Targetnya, menurut Gafur, rumah dinas itu akan rampung 100 persen tahun ini.
"Emang dia belum 100 persen tapi kalau nggak salah sudah 88 persen katanya. Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini," kata Gafur.
Gafur menjelaskan selama ini pimpinan daerah di PPU belum mempunyai rumah dinas. Menurutnya, PPU tidak seperti daerah-daerah lain yang punya rumah dinas sejak lama.
"Kabupaten Penajam Paser Utara itu tidak punya rumah dinas, beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu punya semua, kabupaten Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan," ungkapnya.
"Kalau Balikpapan oke lah ya karena kota tua, Samarinda kota tua tapi yang baru-baru itu sudah punya rumah dinas semua. Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah 20 tahun nggak punya rumah dinas, jadi kita membuat rumah dinas," lanjut Gafur.
Baru Terealisasi Tahun Lalu
Proyek pembangunan rumah dinas Bupati PPU sebenarnya sudah direncanakan dan dianggarkan sejak lama. Namun hal itu tidak terealisasi hingga mulai dibangun pada 2020 lalu.
"Karena pejabat yang lalu nggak tahu kenapa saya, belum dibuat-buat. Padahal anggarannya sudah tembus Rp 3 tririlun, Rp 2,8 triliun tapi kabupaten kita gak pernah. Saya inginkan untuk martabat kita sendiri kabupaten kita harus punya rumah dinas," ujar Gafur.
Gafur juga mengungkap pembangunan rumah dinas saat ini baru untuk bupati saja. Sedangkan pejabat forkopimda yang lain mulai dari Wakil Bupati hingga Ketua DPRD belum mempunyai rumah dinas. Karena itulah, sang bupati ingin segera merealisasikan rumah dinas untuk bupati yang bukan untuk rumah pribadi, tetapi untuk bupati yang sedang menjabat.
Sebelumnya, kabar soal proyek pembangunan rumah jabatan Bupati PPU ini dilaporkan oleh Antara pada Senin, 23 Agustus 2021. Rumah dinas Bupati PPU ini dilaporkan masih butuh anggaran tambahan hingga miliaran rupiah lagi.
Tambahan anggaran itu digunakan untuk pengerjaan lanjutan seperti pagar, taman, ornamen, interior, hingga dermaga. Namun, proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara tersebut mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian (addendum) kontrak. Anggaran untuk pengerjaan lanjutan rumah dinas itu dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer.
Pengadaan listrik, jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, sangat mendesak karena instalasi listrik diperlukan untuk kebutuhan rumah jabatan Bupati PPU.
