Djawanews.com – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara soal progres perumusan kabinet di bawah Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Ia mengungkapkan pembicaraan mengenai susunan kabinet semakin intensif dilakukan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024.
"Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif. Baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Namun, lanjut Muzani, syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah orang-orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program-program presiden. Baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.
"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden," tegas Muzani.
Muzani mengingatkan bahwa seorang menteri akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Menurutnya, kebijakan menteri hanya sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden.
"Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," katanya.
