Djawanews.com - 105 orang WNI Anak Buah Kapal yang tertahan di perairan Taiwan berhasil dipulangkan ke Tanah Air dengan menggunakan penerbangan khusus yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei. Pesawat Batik Air yang membawa para ABK ini diberangkatkan dari Bandara Kaohsiung, Taiwan, dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu, 21 Agustus 2021 pukul 03.10 pagi WIB.
Para ABK yang direpatriasi ini lama tertahan di atas kapal di perairan Taiwan karena tidak dapat melakukan sign off di daratan Taiwan. Beberapa di antaranya telah tertahan selama setahun. Larangan untuk keluar dari kapal ini menyebabkan para ABK berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan tanpa akses kesehatan yang memadai.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, berbagai upaya sebenarnya sudah coba dilakukan pemerintah melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei untuk memulangkan para ABK, termasuk negosiasi dengan otoritas Taiwan. Kementerian Luar Negeri secara pro-aktif melakukan pendekatan dengan perusahaan agar para awak kapal dapat segera pulang setelah menyelesaikan kontraknya.
Tidak adanya respon positif baik dari manning agent di Taiwan maupun pihak pemilik kapal membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan para ABK. Melalui koordinasi dengan seluruh instansi terkait, misi kemanusiaan untuk merepatriasi para ABK kembali Indonesia ini berhasil dilakukan dengan pembiayaan penuh oleh negara.
Selain para ABK, turut pula direpatriasi 15 orang WNI yang terdiri dari 5 orang Pekerja Migran Indonesia, 5 orang ibu dan 5 anak, serta 1 orang WNI yang sakit keras. Penerbangan repatriasi juga membawa 8 jenazah WNI yang meninggal di Taiwan.
Seluruh WNI/PMI dalam penerbangan ini akan melanjutkan karantina selama 8 hari sesuai peraturan yang berlaku. Untuk WNI yang sakit, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan perawatan lanjutan di Rumah Sakit yang ditunjuk.
Misi repatriasi WNI, termasuk pemulangan jenazah, merupakan bentuk kehadiran negara dan cerminan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI.
