Djawanews - Zona merah di Rukun Tetangga (RT) Jawa Tengah meningkat pesat. Dari 5.700 RT, kini melonjak jadi 7.000 RT. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memerintahkan lockdown pada rukun tetangga (RT) yang masuk kategori risiko tinggi Covid-19.
"Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang. Kalau kemarin nggak, maka sekarang harus," pinta Ganjar usai rapat penanganan Covid-19 bersama Wamenkes secara daring, Senin, 28 Juni seperti diwartakan Humas Pemprov Jateng.
Ada banyak keuntungan kalau lockdown tingkat RT itu dilakukan. Penanganan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. Pihak TNI/Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan.
“Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan,” ucapnya.
Ganjar menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari minggu sebelumnya. Saat ini, tercatat ada 25 kabupaten/ kota di Jateng yang masuk zona merah.
"Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi, dan langsung saya bagikan," jelasnya.
Ada beberapa poin dari instruksi Ganjar kepada bupati/wali kota itu. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.
"Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effort-nya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga,” ucapnya.
Masing-masing kepala daerah, lanjut Ganjar, diminta memiliki tanggung jawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan.
"Bupati/ wali kota punya dong tanggung jawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing. Jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggung jawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus," ucapnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, bupati/wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan, yang berpotensi dihadiri banyak orang.
"Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi,” ucapnya.
