Djawanews.com – Tri Rismaharini didesak untuk menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Anggota Komisi IX DPR Fraksi Golkar Dewi Asmara.
Perbaikan data perlu dilakukan agar DTKS sinkron dengan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menurut Dewi, terdapat 4 juta orang yang belum masuk dalam DTKS namun terdaftar dalam PBI BPJS Kesehatan. Karena itu, Dewi mendesar agar data segera diperbaiki agar segera sinkron.
Pasalnya, Kemenkes telah mengeluarkan Rp160 miliar untuk subsidi kesehatan kepada 4 juta tersebut.
“Jadi pertanyaan saya, kapan target tersebut akan padan? Karena ini non DTKS tidak diverifikasi itu ada 4 juta (orang) berarti ini menyangkut rupiah Rp160 miliar, kok Kemenkes tenang-tenang saja,” kata Dewi di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 November.
Tak hanya itu, Dewi juga mendesak Kemensos Tri Rismaharini untuk memasukkan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI ke dalam DTKS agar sama dengan data PBI BPJS. Dewi memandang hal itu perlu dilakukan agar kuota PBI BPJS Kesehatan terpenuhi.
Untuk diketahui, dalam data terbaru Kemensos per November 2021, orang yang terdaftar sebagai PBI BPJS dan telah padan dengan DTKS berjumlah 84.086.585.
Namun, kuota PBI BPJS Kesehatan berjumlah 96,8 juta orang yang berarti masih terdapat 12 juta posisi kosong yang dapat diisi.
“Saya mempertanyakan komitmen Kemensos karena ini tentunya untu transisi dari PBI ke DTKS ini seperti apa? Kami minta penjelasan kapan data ini bisa segera selesai,” ungkap Dewi.
Tak hanya Dewi, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay uga mendesar agar Kemensos menetapkan kriteria PBI BPJS Kesehatan agar dapat dilakukan verifikasi serta validasi secepatnya.
Kemensos juga diminta agar dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah perbaikan data.
“Pertanyaan saya untuk Kemensos, ini kita menetapkan data PBI, verifikasi, validasi, dan menyampaikan hasilnya. Apakah Kemensos sudah menggandeng kementerian dan lembaga lain agar segera tuntas dan datanya sama? Karena ini beda-beda semua datanya,” tutur Saleh.
Kemensos menghapus sebanyak 6,8 juta data peserta PBI BPJS Kesehatan karena tidak sinkron dengan data DTKS. Kemensos juga tengah melakukan verifikasi 12,6 juta data DTKS.
Sebagai informasi, dari 12,6 juta itu, terdapat 4 juta orang yang tercatat sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan namun belum terdata dalam DTKS.
Ingin tahu tentang berita lainnya? Pantau kami di Djawanews dan ikuti instagram Djawanews
